Awesome Logo
Tersedia ruang iklan, informasi hubungi 08125593271                    Segenap Pimpinan dan Redaksi Kita Muda Media Mengucapkan Marhaban ya... Ramadhan 1442 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin                    Patuhi Protokol Kesehatan dan Jaga Imunitas                    Follow Medsos KITAMUDAMEDIA FB : kitamudamedia, Fan Page FB : kitamudamedia.redaksi, IG : kitamudamedia.redaksi, Youtube : kitamudamedia official                                   Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H                         

Terindikasi Tidak Netral, Kepala OPD Dilaporkan ke Bawaslu

KITAMUDAMEDIA, Bontang – Dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaporkan ke Bawaslu Bontang. Laporan diduga lantaran mereka terindikasi tidak netral atau berpihak kepada salah satu paslon Pilkada 2020.

Laporan pertama dilayangkan oleh seorang warga, Kamis (29/10/2020). Kepala OPD yang dilaporkan diduga memanfaatkan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu paslon. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Hukum Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Bontang Aldy Artrian.

“Sudah masuk tahap penyelidikan,” ujarnya.

Bawaslu tengah mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi, pelapor dan terlapor. Laporan yang diguga terdapat pelanggaran pidana pemilu ini menjadi ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Proses ini memakan waktu 7 hari,” sebutnya.

Adapun pasal yang disangkakan ialah Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Di dalam Pasal 71 ayat (1) disebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Proses kajian kami masih berlangsung. Kemarin (Rabu) terlapor kami panggil lagi, untuk dimintai keterangan,” bebernya.

Sementara laporan kedua diterima Bawaslu Bontang, Selasa (3/11/2020). Laporan warga ini juga ditujukan kepada seorang kepala OPD. Hanya saja penanganan kedua laporan ini berbeda. Laporan kedua lebih mengarah pada pelanggaran netralitas ASN.

“Ini bukan kewenangan kami, jadi tugas kami hanya mengumpulkan bukti, lalu kemudian diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penentu itu pelanggaran hingga sanksi ranahnya KASN,” pungkasnya.

Baca Juga  Kapal Ponton Bawa 1.600 Ton Conveyor Tabrak Badan Jembatan Martadipura Kukar

Reporter : Yulianti Basri
Editor : Kartika Anwar

Ikuti Fans Page Kami

Leave a Reply