KITAMUDAMEDIA, Bontang – Penangan pandemi Covid-19 membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada pelayanan kesehatan saja, pemerintah Kota Bontang terpaksa harus berhutang hingga 3.5 miliar lebih untuk kebutuhan tenaga kesehatan (nakes). Hal tersebut terungkap pada rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bontang bersama OPD terkait, Selasa (16/03/2021).
Kepala Dinas Kesehatan, Bahauddin memaparkan pihaknya memerlukan dana sebesar 3,5 miliar lebih tahun ini untuk membayar tunggakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa insentif 572 nakes atau sebesar 2.9 miliar dan 458 juta untuk Belanja Tidak terduga (BTT) yang seharusnya sudah terbayarkan pada 2020 lalu.
“ Insentif nakes yang belum dibayar itu selama 3 bulan, dari Oktober, November dan Desember untuk 572 orang atau sekitar 2.9 miliar, dan ada juga 458 juta itu BTT, termasuk pemulasaraan jenazah,”jelasnya.
Keterlambatan pembayaran tersebut, dikatakan Bahauddin akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, yang sebelumnya dana BOK diperoleh dari pusat ternyata kembali di serahkan pada daerah sehingga perlu dilakukan recofusing anggaran APBD 2021 agar hutang tersebut dapat terbayarkan.
“ Sebelumnya kan anggaran langsung dari pusat, tapi ternyata berubah sementara sudah tidak masuk di anggaran daerah tahun 2020, sehingga tertunggak,” tambahnya.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam menegaskan pemerintah Kota Bontang wajib membayar hutang tersebut karena berkaitan dengan Covid-19. Meski begitu, Nursalam meminta OPD terkait dalam hal ini, Dinas Kesehatan, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Bapelitbang dan Bagian Hukum agar mengkaji regulasi dan dasar hukum yang ada, untuk dibuat kesepakatan bersama agar tidak menyalahi aturan sistem penganggaran.
“ Silahkan dilakukan kajian ulang, untuk dibuat kesepakatan antara Inspektorat, BPKAD dan Bagian Hukum, biar tidak ada kesalahan dalam penganggaran. Kalau dari kami hutang itu wajib dibayar,” ucapnya. (Redaksi KMM)
Editor : Kartika Anwar
