KITAMUDAMEDIA, Samarinda – Banjir besar yang kerap melanda Kota Samarinda menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi tata kelola lingkungan dan tata ruang kota.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan banjir yang menggenangi sejumlah titik seperti Loa Janan Ilir dan Jalan HM Rifadin bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan akibat dari kerusakan lingkungan di hulu, drainase yang buruk, serta lemahnya pengawasan tata ruang.
“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian berulang. Korbannya selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh memandang ini sebagai hal biasa,” tegas Darlis.
Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda seharusnya menjadi contoh penataan kota yang tangguh terhadap bencana, bukan sebaliknya. Solusi yang ditawarkan DPRD Kaltim antara lain rehabilitasi daerah aliran sungai, perbaikan drainase, serta pengetatan pengawasan pertambangan yang mempengaruhi ekosistem daerah hulu.
“Kebijakan tambal sulam sudah tidak relevan. Kita butuh kebijakan yang serentak, terintegrasi, dan berpihak pada keberlanjutan,” tambahnya.
Hingga kini, warga di titik banjir masih bergantung pada bantuan darurat dari BPBD. Namun, belum ada kepastian kapan genangan akan surut. Darlis mengingatkan bahwa tanpa kemauan politik yang serius, Samarinda akan terus menjadi langganan banjir setiap musim hujan.
“Warga butuh perlindungan nyata, bukan sekadar janji. Penataan dari hulu ke hilir adalah keharusan,” pungkasnya. (*Adv)
Editor : Redaksi
