KITAMUDAMEDIA, Bontang – Peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Bontang bersama PT Energi Unggul Persada (EUP), perusahaan yang mengelola pabrik Crude Palm Oil ( CPO ) semakin terbuka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
antara pemerintah Kota, Komisi II DPRD, bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Bontang dengan PT EUP, Rabu (5/1/2022) dibahas rencana
kemitraan dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun koperasi, untuk pengolahan minyak goreng kemasan.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menuturkan sudah semestinya keberadaan perusahaan pengolahan minyak sawit itu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Bukan hanya dilihat dari persenan bagi hasil daerah, tapi jauh lebih menyentuh pada sisi pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Misalnya pengemasan minyak goreng.
“Kita punya SDM yang unggul, tinggal bagaimana peran pemerintah dan perusahaan menjembatani upaya kemitraan ini bisa berjalan,” ucapnya.
Menurutnya, program itu akan sangat berdampak dalam membuka ruang kerja untuk masyarakat.
“Saya dorong pemerintah dan EUP membuat MoU,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Asisten Manager External Relations, PT EUP Bontang, Jayadi mengatakan menyambut baik apa yang direncanakan oleh pemerintah dan berjanji akan menjembatani proses penjalinan kemitraan itu.
Menurutnya, apa yang didorong pemerintah juga sejalan dengan keinginan dari perusahaannya yang memang berkewajiban menyelaraskan bidang bisnisnya dengan kesejahteraan masyarakat.
Tetapi, apa bentuk kemitraannya itu perlu dibicarakan dengan internal perusahaan dengan pemerintah berdasarkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha disesuaikan dengan produksi.
Kata Jayadi, yang perlu dipahami, kapasitas produksi EUP saat ini, baru mencapai 1.000 metrik ton per hari dari kemampuan produksi sekitar 3.000 metrik ton.
Sementara EUP punya prioritas yang harus dipenuhi sesuai dengan kontrak kerja dengan buyer (pembeli).
Belum lagi berhitung kewajiban perusahaan menyuplai ke negara (Pertamina) sebesar 350 ribu metrik ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bio solar di Indonesia.
“Artinya jika Bontang mendorong MoU dengan EUP, kami siap, tetapi ini bisnis to bisnis kita akan lihat bagaimana kemampuan UKM itu dan melihat kapasitas produksi,” bebernya
Pasalnya, perusahaan berhitung keuntungan, sambungnya, lain halnya jika dorongan itu dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, ia tetap menunggu seperti apa bentuk MoU yang akan didorong pemerintah khususnya Diskop-UKMP.
“Diskop akan kita fasilitasi berbicara bisnis sosial ini jika ada dorongan MoU yang dibawah, tetapi berapa lama proses itu tergantung dari pemerintah kapan akan mengajukan, yang jelas kami terbuka,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskop-UKMP Nur hidayah mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut, dengan menyiapkan MoU yang akan dibawa ke EUP. Dirinya menargetkan bulan depan sudah rampung.
“Hasil rapat hari ini akan kami laporkan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas, Kemudian diteruskan ke Sekretaris Kota Bontang,” pungkasnya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
