KITAMUDAMEDIA – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke dalam Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.
Ia menjamin, pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
“Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!” ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com, usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).
Kepala Negara mengatakan, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan. Hanya saja, diakui memang belum masif.
“Sudah, tetapi memang belum masif,” ujar Kepala Negara.
Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.
Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.
“Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN),” ujar Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka. Baik berupa lahan, bangunan, atau apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara rinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
“Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana,” ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.
Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.
Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.
Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.(Kompas)
Editor: Redaksi KMM
