Oleh: Adiah Murwidiawati S.Si (Aktivis Dakwah)
Hari Anak Nasional (HAN) baru saja diperingati. Tahun ini, peringatan HAN mengangkat tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Tema tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk selalu melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kembangnya baik demi kemajuan bangsa.
Peringatan HAN harusnya menjadi momentum penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya sertastunting. Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Stunting tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan kinerja jangka panjang karena perkembangan otak yang tidak optimal. Stunting merupakan kondisi terjadinya gangguan gizi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun oleh balita.Selain gizi buruk, lingkungan balita dibesarkan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi faktor penentu seorang balita berpotensi terkena stunting atau tidak. Salah satu indikator anak mengalami stunting adalah tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 SD. Akibat stunting kecerdasan pada kemudian hari tidak optimal dan risiko penyakit kronis.
Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, kasus stunting tertinggidiraih Bontang. Bontang mengalami kenaikan prevelansi stunting sebesar 6,4 persen dari 21 menjadi 27,4 persen.
Setidaknya terdapat empat faktor penyebab stunting selain gizi buruk. Pertama, praktik pengasuhan kurang baik. Kedua, terbatasnya layanan kesehatan selama masa kehamilan ibu. Ketiga, kurangnya akses keluarga ke makanan bergizi. Keempat, terbatasnya akses ke air bersih dan sanitasi. Sebab itu sebelum bicara penurunan stunting, kita harus mencermati akar munculnya gizi buruk, sanitasi buruk, infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, pendidikan atau literasi rendah, dan sebagainya.
Meski antara kemiskinan dan stunting tidak selalu berkaitan, tetapi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan dan berisiko mengalami stunting. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi dan nutrisi seimbang bagi ibu dan bayi dengan harga terjangkau, akses dan layanan kesehatan, serta sanitasi yang layak dan air bersih.
Dengan demikian menyelesaikan stunting haruslah dilakukan dari akar masalah dan menyeluruh. Pemberian biskuit, makanan tambahan, susu atau makan siang gratissejatinya tidak menyentuh akar masalah stunting.
Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyelesaian multidimensi.
Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Kebutuhan sandang, pangan dan papan akan terpenuhi jika setiap kepala keluarga mudah mendapat pekerjaan sehingga bisa memberi nafkah kepada keluarga secara layak. Keluarga tidak akan kesulitan mendapatkan makanan bergizi dan nutrisi yang cukup khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Negara bisa menetapkan kebijakan harga pangan yang murah, sehingga harga makanan sumber protein seperti telur, ayam, daging sapi serta sayuran dan buah-buahan terjangkau untuk masyarakat.
Kedua, negara menyediakan infrastruktur dan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga, karen warga miskin maupun kaya berhak terjamin akan kesehatannya, terutama ibu hamil dan balita.
Ketiga, negara menjamin pemenuhan pendidikan untuk seluruh warga juga memberikan edukasi terkait gizi pada masyarakat. Peningkatan SDM melalui layanan pendidikan akan sangat berpengaruh pada pola asuh dan pola gizi yang dberikan pada anggota keluarga terutama pada anak.
Keempat, negara mencegah adanya privatisasi dan monopoli sumber daya alam dan energi oleh swasta dan asing agar hasil pengelolaan SDAE dapat digunakan untuk layanan kesehatan, akses pekerjaan, stabilitas harga pangan, hingga sistem pendidikan.
Stunting merupakan masalah sistemis dan multidimensi sehingga dibutuhkan solusi sistemis dan menyeluruh. Masalah stunting merupakan tanggung jawab negara sebagai pelayan rakyat yang bertugas menjamin dan memenuhi kebutuhan mereka secara optimal.
Hanya saja penyelesaian masalah stunting ini akan terwujud dengan paradigma kepemimpinan dan sistem Islam kafah. Selama pengelolaan negeri ini masih berlandaskan sistem demokrasi kapitalistik persoalan stunting sulit diselesaikan.
Sebab kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif dalam menyelesaikan persoalan msyarakat. Misalnya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat kental dengan keberpihakan penguasa terhadap para korporasi. Nasib para buruh dengan upah yang sangat kecil kian menderita apalagi kebutuhan pokok semakin naik. Secara umum gaji buruh dengan kenaikannya hanya di bawah 5%, padahal harga beras saja naik hingga 21% secara tahunan.
Ditambah lagi dengan pajak, pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan lain-lain. Alhasil, mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem Islam dalam bingkai Khilafah wajibdilakukan agar kehidupan rakyat kembali sejahtera.Wallohu’alam.
