KITAMUDAMEDIA, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah isu krusial yang dihadapi Kota Bontang, termasuk tingginya angka pengangguran, masalah banjir, dan kemiskinan yang masih dirasakan masyarakat.
Ia menekankan perlunya tindakan segera dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif. AH, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 79 tahun, sejumlah masalah mendasar seperti pengangguran dan perlindungan sosial masih belum sepenuhnya teratasi.
“Komitmen kepala daerah dalam mengelola anggaran daerah sangat penting. Fokus utama harus pada perlindungan sosial dan kebudayaan untuk memastikan seluruh masyarakat merasa terlindungi,” tuturnya saat dikonfirmasi, Sabtu (17/8/2024).
Masalah banjir, menurut AH, telah menjadi momok bagi masyarakat Bontang. Ia menilai bahwa penanganan banjir selama ini belum memadai dan memerlukan perhatian yang lebih serius. Masyarakat Bontang memerlukan komitmen nyata dari kepala daerah dalam merancang program yang mengatasi persoalan ini.
“Banjir adalah masalah yang belum ditangani dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Selain banjir, ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran yang perlu penanganan mendesak. Dia mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera mengambil alih pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Menurutnya, pengelolaan BLKI oleh pemerintah kota akan memungkinkan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. AH juga menilai, saat ini, BLKI yang dikelola oleh provinsi tidak efektif dalam menjawab kebutuhan pasar kerja di Bontang.
“Jika BLKI dikelola oleh pemerintah kota, maka kita bisa lebih mudah menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan industri lokal. Ini akan membantu menurunkan angka pengangguran secara signifikan,” lanjutnya.
Bontang, yang memiliki sekitar 50 perusahaan besar, memerlukan tenaga kerja baru secara rutin. Ia menekankan pentingnya adanya sertifikasi dan pelatihan yang relevan untuk mengurangi pengangguran.
Dalam manajemen pengelolaan anggaran, ia meminta agar pemerintah provinsi segera mempertimbangkan pengalihan pengelolaan BLKI ke pemerintah kota.
Dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah, diharapkan alokasi anggaran dan program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri di Bontang. Ia juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan lokal.
“Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa pelatihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pengangguran dapat berkurang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agus Haris juga menyoroti kemiskinan sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Ia mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang meningkat signifikan dikelola dengan baik, sehingga kemiskinan dapat dipangkas hingga 50 persen.
“Pengelolaan anggaran yang tepat akan memungkinkan program-program sosial yang lebih efektif, sehingga kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan,” tutupnya.(Adv)
Penulis: Ira
Editor : Nur Aisyah Nawir
