KITAMUDAMEDIA,Tenggarong – Pada Sabtu malam (30/11/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2025 disahkan sebesar Rp 12 triliun dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Junaidi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, beserta jajaran Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kukar.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Edi Damansyah, Sekda Sunggono menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kukar atas kontribusi mereka dalam menyusun dan membahas Rancangan APBD 2025, serta mencapai persetujuan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tersebut.
“Persetujuan ini adalah hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Kukar dan DPRD yang dituangkan dalam penandatanganan persetujuan bersama. APBD memiliki banyak fungsi penting, mulai dari otorisasi, perencanaan, pengawasan, hingga distribusi anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan,” ujar Sunggono.
Dia juga menekankan pentingnya keharmonisan antara Pemerintah Kukar dan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi APBD yang akan mempengaruhi kemajuan pembangunan di daerah. Setelah disetujui, Raperda tentang APBD 2025 ini akan diajukan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setelah rapat paripurna, Ketua DPRD Kukar, Junaidi, menjelaskan bahwa APBD 2025 akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan sektor pendidikan. Pengesahan anggaran tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Pengesahan APBD 2025 adalah hasil dari proses panjang. Kami ingin memastikan bahwa setiap sektor yang menjadi prioritas bisa mencakup kebutuhan masyarakat secara adil,” kata Junaidi, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar.
Junaidi juga menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam pengelolaan anggaran yang akan datang.(*)
Redaksi
