KITAMUDAMEDIA, Bontang – Kegagalan pencairan dana hibah bagi sejumlah organisasi olahraga di Kota Bontang menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menilai pengelolaan administrasi di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) Bontang kacau dan jauh dari profesionalisme.
Dalam Rapat Paripurna Ke-9, Senin malam (23/6/2025), Andi Faizal menyampaikan kekecewaannya terhadap kepala dinas yang menurutnya enggan mengambil keputusan, sehingga memilih tidak mencairkan dana hibah yang telah disetujui oleh DPRD.
“Kepala dinasnya sendiri tidak berani mengambil keputusan. Karena tidak berani, dia memilih tidak mencairkan dana hibah,” ujar Andi Faizal dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, seharusnya Dispopar proaktif mencari solusi agar dana hibah bisa dicairkan, bukan justru membiarkan masalah tersebut hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Ini jelas kelalaian kepala dinasnya kurang tegas, gara-gara ini, satu Bontang ikut gaduh,” tegasnya.
Andi Faizal juga mengingatkan publik agar tidak salah mengartikan bahwa DPRD atau Pemerintah Kota Bontang yang menjadi penghambat pencairan dana hibah tersebut.
“Kami tidak mau masyarakat salah menilai, seolah-olah DPRD atau Pemkot Bontang yang menghambat pencairan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kendala utama pencairan hibah berasal dari tidak disiapkannya Surat Keputusan (SK) verifikasi—dokumen penting sebagai syarat pencairan dana. Padahal, DPRD telah lama menyetujui anggaran hibah tersebut.
“Masalahnya hanya soal SK verifikasi yang tidak disiapkan. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Kalau begini, atlet-atlet kita bisa batal bertanding,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, anggaran hibah yang dialokasikan untuk KONI Bontang mencapai Rp5 miliar dan telah disahkan dalam APBD 2024. Namun, informasi alur administrasi yang seharusnya dipahami oleh jajaran pemerintahan baru ternyata tidak tersampaikan dengan baik.
“Seharusnya pemerintahan yang baru mendapatkan informasi yang lengkap tentang alur administrasi sebelumnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu,” tambahnya.
Akibat persoalan ini, sejumlah organisasi seperti KONI, KORMI, Bapopsi, dan NPC tidak dapat menjalankan program pembinaan maupun mengikuti agenda penting seperti Pra-Porprov dan Pornas karena terkendala dana.(*)
Reporter: Yulia.C
Editor: Icha Nawir
