KITAMUDAMEDIA, Samarinda — Pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan destinasi wisata, dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan.
Ia menyoroti langsung kondisi akses infrastruktur menuju destinasi unggulan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), khususnya Dermaga Sembalokan dan Pulau Miang yang terletak di Kecamatan Sangkulirang.
“Saya rasa kerusakan jalan yang ada sebagian besar merupakan jalan milik perusahaan. Karena itu, kami mendorong perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan tersebut untuk ikut bertanggung jawab dalam perbaikannya,” ujarnya.
Agusriansyah mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah perbaikan sudah mulai dilakukan, termasuk pengecoran akses jalan utama menuju dermaga, pembangunan area parkir, serta peningkatan fasilitas tambat kapal untuk mendukung kenyamanan wisatawan.
“Ini bagian dari upaya memperkuat infrastruktur sebagai respons atas meningkatnya kunjungan ke Pulau Miang. Kami optimistis pengembangannya akan terus berlanjut,” katanya.
Ia menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang tidak termasuk area operasional perusahaan. Salah satu prioritas utama adalah penataan kawasan wisata dan pembangunan jembatan lingkar di Pulau Miang.
“Insya Allah tahun ini melalui APBD murni kembali dianggarkan pembangunan jembatan lingkar di Pulau Miang sepanjang dua kilometer. Ini langkah konkret agar akses wisata semakin terintegrasi dan ramah bagi pengunjung,” jelasnya.
Terkait dukungan anggaran, Agusriansyah menyebut bahwa Pemkab Kutim tengah mengajukan bantuan keuangan ke Pemprov Kaltim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia pun siap mengawal proses tersebut hingga ke tingkat provinsi.
“Saya sudah konfirmasi ke Bappeda Provinsi apakah usulan dari Kutim sudah masuk. Kalau sudah, akan saya cek kembali. Dalam waktu dekat saya juga akan bertemu langsung dengan Bappeda dan Bupati Kutim untuk memastikan percepatan ini bisa berjalan,” tutupnya.(ADV/DPRD Kaltim)
