KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memulai tahun 2026 dengan melakukan penyegaran birokrasi di tengah menguatnya tekanan fiskal daerah. Sebanyak enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, pada Senin (5/1/2026).
Pelantikan tersebut menjadi langkah awal Pemkot Bontang dalam memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), seiring menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Neni mengatakan, kondisi fiskal yang semakin ketat menuntut birokrasi bekerja lebih efektif dan adaptif, dengan orientasi hasil yang nyata bagi masyarakat.
“Tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat menuntut kita bekerja lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih berdampak bagi masyarakat,” kata Neni.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi, sekaligus memastikan belanja daerah digunakan secara tepat sasaran. Menurut Neni, setiap OPD harus memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada OPD dengan anggaran besar, seperti Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah melalui pengembangan urban tourism, penataan fasilitas olahraga, serta pembinaan pemuda yang berkelanjutan.
Selain itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama Pemkot Bontang. Program permodalan tanpa bunga, pengembangan koperasi, hingga digitalisasi usaha diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperluas lapangan kerja.
Di sektor pelayanan publik, Pemkot Bontang juga menargetkan percepatan implementasi Smart City, peningkatan layanan transportasi publik, serta penataan aset dan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Yang paling penting, setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Neni.(*)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
