KITAMUDAMEDIA, Bontang – Dunia pendidikan di Kota Bontang menghadapi tantangan serius. Sebanyak 105 guru sekolah negeri dipastikan pensiun sepanjang 2026, yang berpotensi memicu krisis tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan di Kota Bontang.
Keterbatasan jumlah guru saat ini berdampak langsung pada aktivitas belajar-mengajar. Sejumlah sekolah terpaksa memberlakukan tugas rangkap bagi guru yang masih aktif, situasi yang dinilai tidak ideal dan berisiko menurunkan mutu pembelajaran di ruang kelas.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyiapkan sejumlah opsi kebijakan. Salah satu skema yang mengemuka adalah PJLP, pola perekrutan yang telah lebih dulu diterapkan di Kota Balikpapan.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menyebut skema PJLP sebagai langkah paling realistis untuk menutup kekosongan tenaga pendidik dalam waktu dekat.
“Balikpapan sudah membuktikan skema ini bisa berjalan. Mereka merekrut ratusan guru. Kebutuhan kita hanya 105 orang, jadi seharusnya ini sangat memungkinkan,” ujarnya usai Konferensi Cabang PGRI Bontang, Rabu (14/1/2026).
Menurut Abdu Safa, keunggulan PJLP terletak pada aspek regulasi. Skema ini tidak masuk kategori belanja pegawai, melainkan belanja jasa, sehingga lebih fleksibel dan tidak membebani struktur kepegawaian daerah.
“Yang terpenting, guru yang direkrut tetap harus sesuai kompetensi dan kebutuhan sekolah. Pola ini sebenarnya pernah kita jalankan,” jelasnya.
Namun, kendala utama saat ini berada pada kesiapan anggaran dan payung hukum. Upaya penerapan PJLP sebelumnya sempat terhambat karena regulasi di tingkat daerah belum mendapatkan persetujuan di tingkat provinsi.
“Atas arahan wali kota, kami sudah menyurati kementerian untuk meminta diskresi agar skema ini bisa dijalankan,” ungkap Abdu Safa.
Selain PJLP, opsi guru pengganti juga masuk dalam pertimbangan. Meski begitu, Disdikbud menilai langkah tersebut hanya bersifat pelengkap, sementara PJLP tetap menjadi solusi utama yang dinilai paling efektif.
Pemkot Bontang berharap persetujuan dari pemerintah pusat segera terbit agar proses rekrutmen dapat dilakukan sebelum dampak pensiun guru semakin meluas.
“Target kami jelas, jangan sampai kekurangan guru mengorbankan hak anak-anak Bontang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Safa.(*)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
