KITAMUDAMEDIA, Bontang – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan penilaian lapangan piala Adipura di Kota Bontang. Salah satunya dengan meninjau langsung Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (7/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pengelolaan lingkungan, khususnya sistem pengelolaan sampah, benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Peninjauan dimulai dari Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, tepatnya di kawasan Pasar Citra Mas. Di lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq melihat langsung kondisi pengelolaan lingkungan perkotaan, mulai dari kebersihan pasar, fasilitas umum, hingga kawasan permukiman warga di sekitarnya.
Hanif menjelaskan, kehadiran langsung kementerian dalam proses penilaian menjadi krusial agar hasil evaluasi benar-benar objektif dan sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, Adipura bukan hanya dimaknai sebatas simbol kebersihan kota tetapi merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Yang ingin kami pastikan bukan hanya bersih atau tidak, tetapi bagaimana proses pengangkutan sampah, bagaimana pengolahan akhirnya, serta apakah sistem itu memberikan nilai tambah, termasuk manfaat ekonomi,” jelasnya kepada awak media.
Ia menilai, tata kelola sampah yang baik merupakan indikator penting kesiapan sebuah kota menuju standar negara maju. Karena itu, penilaian Adipura tidak bisa dilakukan secara administratif semata.
Hanif juga menyoroti kondisi nasional terkait pengelolaan sampah. Ia menyebut seluruh kabupaten dan kota di Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat sampah, termasuk Kota Bontang. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan gerakan Indonesia Asri sebagai bentuk perang nasional terhadap persoalan sampah.
“Adipura adalah simbol yang sangat kuat. Maka pembangunannya harus sempurna. Jangan sampai sebuah daerah ditetapkan sebagai penerima Adipura, tetapi masih memiliki kelemahan mendasar dalam pengelolaan sampah,” tegas Hanif.
Sejalan dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan menerapkan penilaian yang lebih ketat dan selektif. Seluruh hasil kunjungan lapangan akan dituangkan dalam berita acara resmi sebelum ditetapkan dan diumumkan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.
“Kota penerima Adipura akan menjadi rujukan nasional. Di bawahnya ada kota bersertifikat menuju bersih, kemudian kota kotor dan sangat kotor,” paparnya.
Berdasarkan evaluasi sementara, Hanif mengungkapkan terdapat empat daerah yang berpeluang meraih Adipura, terdiri dari satu kabupaten dan tiga kota. Sementara 29 kota masuk kategori bersertifikat, dan lebih dari 400 daerah lainnya masih tergolong kota kotor hingga sangat kotor.
“Presiden sudah menyatakan kita darurat sampah. Maka penanganannya harus serius, komitmennya kuat, dan tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian pengelolaan sampah,” pungkasnya. (*)
Reporter : Yulia.C | Editor : Redaksi
