KITAMUDAMEDIA, Bontang — Pemerintah Kota Bontang memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tidak berjalan sendiri. Dokumen perencanaan tahunan itu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan berdampak langsung ke masyarakat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut RKPD 2027 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Karena itu, penyusunannya wajib mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi.
“Pembangunan daerah tidak bisa berdiri sendiri. RKPD harus selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi agar program yang dijalankan efektif dan tepat sasaran,” ujar Agus Haris saat membuka Uji Publik RKPD 2027, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan partisipasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari kelurahan hingga nasional, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aspirasi warga yang dihimpun menjadi dasar penyusunan RKPD sekaligus bahan usulan ke tingkat provinsi dan nasional.
Untuk tahun 2027, Pemkot Bontang menetapkan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prioritas. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penanganan banjir di sejumlah kawasan rawan.
Program perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas lingkungan juga masuk agenda prioritas. Dalam pengendalian banjir, Pemkot telah membangun Folder Banjir Laut serta merevitalisasi Waduk Kanaan guna memperbaiki tata air dan mengurangi risiko genangan saat hujan tinggi.
Di sektor persampahan, pengembangan bank sampah berbasis RT terus didorong untuk menekan volume sampah sekaligus meningkatkan partisipasi warga.
Agus Haris menegaskan kesiapan perangkat daerah menjadi penentu keberhasilan RKPD. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta menyusun Rencana Kerja (Renja) 2027 secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi keberlanjutan.
“Perencanaan yang matang dan terkoordinasi menjadi kunci agar persoalan infrastruktur dan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan,” tegasnya.(*)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
