KITAMUDAMEDIA — Menteri Haji dan Umrah M. Irfan Yusuf mengungkapkan, ada potensi kenaikan biaya haji tahun ini akibat naiknya harga avtur dan konflik di Timur Tengah.
“Kenaikan harga avtur global, serta pelemahannya nilai tukar rupiah, biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan lakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” kata Irfan dalam rapat Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2026).
Dia menyebut, adanya perubahan rute penerbangan membuat beban biaya membengkak dan harus ditanggung jemaah.
“Garuda mengusulkan tambahan 7,9 juta per jemaah,” kata dia.
“Sedangkan Saudi Airlines mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah,” sambungnya.
Sementara, kata Irfan, apabila menggunakan skenario tanpa perubahan rute, biaya haji diproyeksikan tetap meningkat.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ungkapnya.
Prabowo Minta Tidak Dibebankan ke Jemaah Haji
Meski demikian, Irfan menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan kenaikan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah.
“Intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” pungkasnya.
Sumber: liputan6.com | Editor: Redaksi
