KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp265 miliar bukan disebabkan proyek mangkrak atau program yang gagal berjalan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, besarnya SiLPA dipengaruhi efisiensi belanja daerah serta masuknya dana transfer pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran.
Penjelasan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (13/5/2026). Menurut Neni, anggapan bahwa SiLPA muncul karena banyak kegiatan tidak terlaksana dinilai kurang tepat.
“Sebagian besar berasal dari efisiensi anggaran, dana transfer kurang salur yang baru masuk di akhir tahun, termasuk dari sektor pajak dan pendapatan lainnya,” kata Neni.
Ia menjelaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyusun anggaran kas setiap triwulan. Namun, realisasi pencairan anggaran tidak selalu berjalan sesuai jadwal karena bergantung pada penerimaan daerah dan transfer dari pemerintah pusat.
Pada 2025, APBD Kota Bontang tercatat sekitar Rp1,8 triliun. Meski demikian, pelaksanaan belanja dilakukan bertahap mengikuti kemampuan kas daerah.
“APBD kita memang sekitar Rp1,8 triliun, tetapi pencairannya belum tentu langsung sesuai harapan di setiap triwulan,” ujarnya.
Menurut Neni, SiLPA juga berfungsi menjaga stabilitas keuangan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintah, termasuk pembayaran gaji pegawai sebelum pendapatan daerah masuk secara optimal.
“SiLPA ini menjadi cadangan yang membantu pembayaran kebutuhan rutin pemerintah di awal tahun,” tambahnya.
Pemkot Bontang juga menyebut kondisi fiskal daerah masih relatif aman karena tidak memiliki utang kepada pihak ketiga.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menunggu kepastian pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar Rp402 miliar. Hingga kini, keputusan pencairan dana tersebut belum diterbitkan.
Dikatakan Neni, jika dana itu tidak terealisasi, APBD Kota Bontang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.
“Kalau dana itu tidak masuk, tentu akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan APBD kita,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Bontang masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat sebelum menyusun proyeksi final APBD 2027.(*)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
