KITAMUDAMEDIA, Bontang – Antrean panjang Pertalite di sejumlah SPBU Bontang tak serta-merta menunjukkan kuota BBM bersubsidi telah habis. Di balik antrean yang mengular, justru terdapat persoalan lain yang dinilai perlu dibongkar, distribusi.
Komisi B DPRD Bontang menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan minimnya kuota BBM bersubsidi. Berdasarkan data yang dihimpun DPRD Bontang, kuota Pertalite untuk Bontang justru tidak pernah terserap secara maksimal dalam tiga tahun terakhir.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM yang digelar Komisi B DPRD Bontang bersama Pertamina, Pemerintah Kota Bontang, pengelola SPBU, dan instansi terkait, senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, pada 2023 kuota Pertalite yang dialokasikan untuk Kota Bontang mencapai sekitar 25 ribu kiloliter. Namun, sekitar 1.300 kiloliter di antaranya tidak terserap.
Kondisi serupa juga terjadi pada 2024 dan 2025. Pada dua tahun tersebut, masih terdapat ribuan kiloliter kuota yang tidak dimanfaatkan.
“Kalau melihat data, persoalannya bukan semata-mata kuota. Selama ini masih ada kuota yang tersisa. Artinya, ada persoalan distribusi yang harus dibenahi agar kuota yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Winardi, sisa kuota tersebut bukan disebabkan keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan SPBU. Sebagian besar SPBU di Bontang dinilai masih mampu menerima tambahan pasokan BBM.
Karena itu, ia meminta evaluasi tidak hanya berfokus pada usulan penambahan kuota kepada BPH Migas. Pola distribusi juga perlu dibenahi agar pasokan yang telah dialokasikan dapat tersalurkan secara optimal hingga akhir tahun.
“Jangan sampai setiap tahun masih ada sisa kuota, sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Itu yang harus kita selesaikan bersama,” tegasnya. (Adv)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir
