KITAMUDAMEDIA – ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi persoalan serius di Kaltim. Menurutnya, angka tinggi yang tercatat di Samarinda bukan berarti wilayah lain lebih aman, melainkan belum adanya sistem pelaporan dan perlindungan yang merata di daerah pelosok.
“Banyak kasus di pedalaman yang tidak terlaporkan. Masyarakat di sana mungkin tidak tahu harus ke mana melapor, atau bahkan memilih diam karena takut,” ungkapnya.
Data Simfoni PPA menunjukkan pada 2024 terdapat 1.002 kasus kekerasan, dan hingga Mei 2025 telah tercatat 341 kasus baru. Samarinda menjadi kota dengan laporan tertinggi, namun Hasanuddin menekankan, angka itu bisa jadi puncak gunung es dari kondisi sebenarnya.
Untuk itu, ia mendorong agar layanan perlindungan berbasis komunitas diperluas hingga tingkat RT/RW, desa, dan kelurahan, termasuk penyediaan tenaga pendamping serta akses pengaduan yang mudah.
“Sistem harus menjangkau hingga ke desa-desa. Jangan sampai perlindungan hanya menyentuh mereka yang tinggal di kota,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam menanggulangi kekerasan, termasuk kampanye kesadaran gender dan pembentukan keluarga ramah anak.
“Pemerintah harus aktif, masyarakat juga harus peduli. Perlindungan bukan hanya tugas negara, tapi tanggung jawab bersama,” pungkas Hasanuddin.
(Adv) Editor: Redaksi.
