KITAMUDAMEDIA, Bontang – Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2019 menjadi salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mencakup aspek anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Berkaitan hal tersebut Wali Kota Bontang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna ke 9 masa sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Senin siang (9/3/2020).
Dalam laporan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni memaparkan pendapatan daerah per tanggal 31 Desember 2019 sebelum audit BPK, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.477.726.740.345,66 atau terealisasi 103,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.428.087.425.185,31. Terinci Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 180.514.947.621,00 terealisasi Rp. 218.743.530.945,38 atau sekitar 121,18% dari target. Dana perimbangan dari rencana Rp. 964.106.316.000,31 terealisasi Rp. 996.123.411.211,00 atau naik menjadi 103,32%. Pendapatan lain – lain daerah yang sah dari rencana anggaran sebesar Rp.283.466.161.564,00 terealisasi Rp. 262.859.798.189,82 atau 92,73%.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah hanya tercapai 92,17% atau Rp. 1.553.770.272.149,61 dari rencana anggaran Rp. 1.685.828.021.759,00. Terinci, belanja tidak langsung sebesar Rp. 471.131.196.672,95 atau 96,7% dari alokasi anggaran Rp. 487.200.024.317,00 dan belanja langsung Rp. 1.082.639.075.476,66 atau 90,32% dari Rp. 1.198.627.997.442,00.
“ Pada kelompok belanja tidak langsung , realisasi belanja daerah terdiri dari beberapa alokasi, yakni belanja pegawai, hibah, bansos, bantuan keuangan kepada provinsi dan Partai Politik, tidak terduga. Selanjutnya belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal,” papar Neni saat membacakan LKPJ Wali Kota tahun 2019.
Pada sisi pembiayaan daerah, dalam APBD 2019 dianggarkan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SILPA tahun 2018 sebesar Rp. 257.740.596.573,69 dan hingga 31 Desember 2019 terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) terealisasi sebesar Rp. 181.684.508.684,74 yang bersumber dari efisiensi atau penghematan belanja daerah sebesar Rp. 132.057.749.609,39 serta adanya pelampauan realisasi pendapatan daerah Rp. 49.639.315.160,35.
“SILPA sebelum audit BPK sebesar 181,68 miliar yang bersumber dari efisiensi belanja daerah dan kenaikan realisasi pendapatan daerah, “ tambahnya. (redaksi)
Editor : Kartika Anwar
