KITAMUDAMEDIA – Sejak 2019, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hingga kini secara bertahap terus dikerjakan.
Meski masuk PSN yang berarti kegiatan didanai pemerintah pusat melalui APBN, namun Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tetap berkomitmen memberikan dukungan normalisasi sungai di jantung ibu kota Benua Etam ini.
“Penanganan Karang Mumus menjadi perhatian serius kami. Karena itu provinsi tetap memberikan dukungan pembiayaan. Kita ingin banjir bisa terus kita kurangi, kalau bisa sampai habis. Tidak sempat masuk ke rumah warga dan tidak lama-lama di jalanan airnya. Semua cepat masuk ke sungai karena sungainya sudah normal,” kata Gubernur Isran Noor saat memulai pekerjaan normalisasi di titik awal kawasan Gang Nibung Jalan Dr Soetomo Samarinda.
Gubernur menyebutkan Pemprov Kaltim sudah menggelontorkan dana di APBD 2019 sebesar Rp1,9 miliar dan APBD perubahan sebesar Rp20 miliar untuk program pengendalian banjir di Samarinda, termasuk untuk pengerukan sungai.
“Total dana untuk pengerukan Gang Nibung, penyempitan aliran sungai di belakang Pasar Segiri dan sejumlah titik lainnya mencapai Rp21,9 miliar,” sebutnya.
Gubernur Isran Noor meyakini banjir yang terjadi di Samarinda, salah satunya diakibatkan oleh pendangkalan Sungai Karang Mumus yang sudah mencapai 75-80 persen. Dengan pengerukan diharapkan arus air menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan.
Pendangkalan terjadi akibat sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga kulkas, meja kursi, bahkan ranjang pun dibuang ke sungai. Sungai seperti berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa.
Hingga tahun 2022, normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda terus dikerjakan secara bertahap bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, melalui Korem 091/Aji Surya Natakesuma.(pemrovkaltim)
Editor : Redaksi KMM
