KITAMUDAMEDIA, Samarinda – Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk peserta didik kurang mampu atau rentan miskin. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar meraih pendidikan setara dengan anak-anak lainnya.
Kendati demikian, salah seorang warga di jalan Cendana Kota Samarinda merasa penyaluran PIP ini tidak tepat sasaran. Selain itu, kuota yang diberikan pemerintah dianggap sangat sedikit. Sehingga, menyebabkan banyak peserta didik tidak terakomodir semuanya.
Sebut saja Jaelani, seorang pensiunan guru ini membeberkan masing-masing sekolah mengajukan 150 peserta didik namun yang diterima dan mendapatkan PIP hanya 6 orang saja.
“Perbandingannya cukup signifikan, misal kita ajukan 150 orang, yang muncul hanya 6 orang saja. Ini yang tidak kita inginkan,” ungkapnya, saat mengikuti reses Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi di Gang 11 Jalan Cendana, Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
Padahal fakta dilapangan, banyak sekali orang tua yang kurang mampu terhadap pendidikan anaknya. Mereka berharap anak-anaknya mendapatkan PIP, namun justru tidak lolos.
“Ujung-ujungnya saya selidiki, katanya ada keluarga RT yang mendapatkannya. Ini yang tidak kita inginkan. Seharusnya yang menerima itu warga tak mampu, namun justru ada oknum-oknum di belakangnya,” bebernya, Senin (30/1/2023) malam.
Ditempat yang sama menanggapi perihal ini, Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi merasa kecewa jika hal itu benar terjadi. “Setelah diselidiki dan dicari tahu, ternyata yang masuk itu keluarga pengurus. Saya harapnya ini tidak terjadi karena itu namanya nepotisme. Seharusnya yang paling berhak itulah yang mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Kemudian untuk batas kuota yang diberikan pemerintah, dari 150 orang tapi yang dapat cuma 6 orang. Subandi tegas mengatakan jika hal tersebut sudah dibagi secara proporsional dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Selama saya menjadi anggota dewan, permasalahannya klasik. Alasan yang disampaikan eksekutif, ya itu-itu saja. Anggaran tidak ada dan tidak cukup,” paparnya.
“Tapi saya tidak bisa menjawab pasti, nanti ini jadi masukkan saya. Kebetulan, diusulkan ini tupoksinya di komisi IV yang membidangi pendidikan. Nanti akan saya sampaikan,” sambung politikus PKS ini.(Adv/DPRD Samarinda)
Reporter : Dey
Editor : Kartika Anwar
