KITAMUDAMEDIA, Bontang – Polemik tapal batas Kampung Sidrap antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur hingga saat ibi masih ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan secara internal tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.
“Saya harap kedua daerah otonomi ini bisa duduk bersama dulu deh, diselesaikan secara internal dulu membahas kira-kira masyarakat lebih ke mana ini,” ujarnya kepada awak media, Selasa (11/2/2025).
Menurut Akmal, suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa ini, terutama terkait kemudahan administrasi dan pelayanan publik.
“Sebenarnya kuncinya ada di masyarakat, intinya pertimbangkan eksternalitas, artinya siapa yang menerima dampak terdekat. Namun, harapan kami kedua daerah ini bisa duduk bersama dulu, jika nanti merasa tidak mendapatkan porsi yang sama, baru masuk pihak ketiga,” tuturnya.
Meski berharap ada musyawarah internal, Akmal tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK.
“Ya kalian terjemahkan saja lah sendiri maksud saya, yang pasti kita harus tetap menghargai proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.(*)
Reporter: Yulia C.
Editor: Icha Nawir
