KITAMUDAMEDIA,Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menyuarakan sikap tegas terhadap rencana investasi tambang pasir silika di kawasan Danau Kaskade Mahakam. Ia menolak keras ekspor pasir silika dalam bentuk mentah dan mendorong pengolahan di dalam daerah sebagai langkah strategis hilirisasi sumber daya alam.
Meski perizinan tambang bukan kewenangan pemerintah kabupaten, Edi menegaskan bahwa setiap bentuk investasi yang masuk ke Kukar harus membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi lumbung bahan mentah. Pabrik pengolahan harus dibangun di Kukar, agar nilai tambah ekonominya juga tinggal di sini,” ujarnya pada Selasa (25/2/2025).
Menurut Edi, keberadaan industri pengolahan di wilayah Kukar tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat.
Namun, di balik potensi ekonominya yang besar, Edi menekankan pentingnya kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa Danau Kaskade Mahakam—yang terdiri atas Danau Semayang, Melintang, dan Jempang—merupakan pusat kehidupan ribuan warga, terutama para nelayan.
“Lingkungan adalah isu utama. Aktivitas tambang tidak boleh merusak ekosistem yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat. Semua harus berjalan sesuai dengan kaidah AMDAL yang ketat,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa pendekatan investasi di sektor pertambangan harus mencakup tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa keseimbangan di antara ketiganya, investasi justru bisa membawa dampak negatif jangka panjang.
Adapun potensi cadangan pasir silika di kawasan Danau Kaskade Mahakam terbilang besar, diperkirakan mencapai 2 miliar metrik ton yang tersebar di lahan seluas 50 ribu hektare. Pasir silika merupakan bahan baku penting untuk industri kaca, chip semikonduktor, hingga panel surya.
Dengan kekayaan alam sebesar itu, Kukar dinilai berpeluang menjadi salah satu pusat industri pengolahan pasir silika di Indonesia. Namun bagi Edi, kunci kesuksesan bukan semata pada potensi, melainkan pada bagaimana potensi itu dikelola dengan baik dan berkeadilan.
“Kami butuh komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung hilirisasi industri ini. Jangan sampai potensi besar ini hanya menjadi cerita sukses investor, sementara masyarakat lokal tidak merasakan manfaatnya,” tegas Edi.
Ia berharap ke depan, segala bentuk investasi di Kukar tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
“Kukar bukan hanya lokasi tambang, tapi rumah bagi masyarakat yang punya hak untuk sejahtera. Investasi harus berpihak kepada rakyat,” tutupnya.(Adv)
