KITAMUDAMEDIA,Tenggarong – Guna memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam proses pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Pra Forum Perangkat Daerah. Agenda ini menjadi tindak lanjut dari Musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kukar ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Forum tersebut turut dihadiri oleh para pejabat struktural seperti Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, hingga para camat, lurah, dan kepala desa.
Dalam arahannya, Sunggono menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Melibatkan masyarakat sejak awal bukan hanya soal transparansi, tapi juga membangun rasa memiliki terhadap pembangunan itu sendiri,” ujar Sunggono pada beberapa waktu lalu.
Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar juga menyoroti pentingnya peran aktif camat dalam menyajikan data pembangunan yang akurat dan mutakhir. Pemerintah daerah juga tengah mendorong pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat agar pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan responsif terhadap kondisi lokal.
“Dengan pelimpahan sebagian kewenangan, kita harapkan kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran, sesuai karakteristik wilayah,” tambahnya.
Sunggono turut mengingatkan perangkat daerah agar serius dalam menelaah seluruh usulan dari Musrenbang Kecamatan. Ia menegaskan bahwa setiap masukan masyarakat harus melalui proses verifikasi teknis dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja RPJMD dan Renstra masing-masing dinas.
Tak kalah penting, ia juga menekankan bahwa seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tinggi dan menghindari praktik korupsi.
“Kita ingin membangun sistem yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Dengan forum ini, Pemkab Kukar berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan.(Adv)
