KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah baru dalam memvalidasi data kemiskinan. Ketidaksinkronan antara data milik pemerintah pusat dan kondisi riil di lapangan menjadi alasan utama. Kini, ketua rukun tetangga (RT) akan dilibatkan langsung dalam proses pendataan untuk memastikan akurasi.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut selama ini bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran karena hanya mengacu pada data dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
“Sering kali warga datang tiba-tiba tanpa verifikasi di lapangan, itu yang membuat kadang pemerintahan ini bingung,” katanya seusai rapat koordinasi di Kantor Wali Kota, Rabu (9/4/2025).
Agus menjelaskan, ketua RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya. Oleh karena itu, Pemkot mendorong sistem baru di mana ketua RT diminta untuk mendata langsung warga yang benar-benar tergolong miskin. Proses pendataan ini akan berlangsung selama dua bulan dengan pengawasan ketat untuk menghindari potensi kecurangan.
“Ketua RT paling tahu kondisi warga masing-masing. Kami minta mereka objektif dan profesional,” tegas Agus.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem penanganan kemiskinan di Bontang. Dengan data yang lebih akurat, Pemkot berharap bantuan sosial bisa disalurkan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai informasi, data dari Kemensos mencatat terdapat 22 warga Bontang yang masuk kategori miskin ekstrem. Sementara itu, jumlah keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 18.389, dengan total individu 43.273. Adapun penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.948 keluarga, Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 23.164 individu, dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari daerah sebanyak 500 orang.(*)
Reporter: Yulia.C
Editor: Icha Nawir
