KITAMUDAMEDIA, Kaltim – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyampaikankeprihatinan atas keluhan masyarakat terkait semakinterbatasnya cakupan layanan BPJS Kesehatan. Ia menilai, kondisi ini justru menyulitkan masyarakat, terutama merekayang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
Menurut Darlis, sejumlah penyakit yang sebelumnya masukdalam layanan BPJS kini tidak lagi ditanggung. Hal inimenyebabkan banyak pasien mengalami penolakan saat hendakberobat ke rumah sakit.
“BPJS memang masih berjalan, tapi faktanya sekarang makinbanyak penyakit yang tidak lagi dicover. Banyak pasien yang datang ke rumah sakit justru ditolak karena penyakitnya tidakmasuk dalam daftar layanan BPJS,” ungkapnya.
Ia menyoroti ketimpangan antara kenaikan iuran BPJS denganberkurangnya cakupan layanan yang diterima peserta. Kondisiini dinilai tidak adil dan membebani masyarakat.
“Ini jadi paradoks. Iuran terus naik, tapi penyakit yang ditanggung justru semakin sedikit. Ini harus dikaji ulang, jangansampai rakyat kecil yang jadi korban,” tegas Darlis.
Ia menambahkan, penyesuaian layanan memang bisa dilakukan, namun harus disertai dengan sosialisasi yang jelas dan transparan. Masyarakat harus mengetahui lebih awal jika adaperubahan layanan, bukan baru mengetahuinya saat dalamkondisi darurat.
“Jika ada revisi layanan, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat baru tahu ketika mereka butuhperawatan. Ini menyangkut nyawa dan kesejahteraan,” ujarnya.
Darlis menekankan, prinsip dasar pelayanan kesehatan adalahuntuk memudahkan akses masyarakat terhadap pengobatan. Oleh karena itu, ia meminta agar BPJS Kesehatan lebihmemperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama yang berasaldari kalangan tidak mampu.
“Pelayanan kesehatan seharusnya berpihak pada rakyat. Jika layanan BPJS terus menyusut tanpa kejelasan, maka yang paling terdampak adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” tutupnya.
(Adv /DPRDKaltim)
