KITAMUDAMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya untukmenyelesaikan masalah seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menimbulkan polemik, khususnya di Samarinda dan Balikpapan.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, akarmasalah PPDB bukan sekadar soal kapasitas sekolah, melainkanketimpangan mutu pendidikan antar sekolah. Ia menyatakanbahwa meski kapasitas cukup di Samarinda, pendaftar justrutertuju pada sekolah “favorit”, menimbulkan tekanan berlebih.
“Kalau seluruh sekolah memiliki kualitas merata, persebaranpeserta akan lebih seimbang. Tekanan terhadap sekolahunggulan bisa berkurang,” ujar Baba.
Untuk mewujudkan itu, DPRD mendorong PemerintahProvinsi Kaltim mempercepat program peningkatan mutupendidikan di seluruh sekolah, agar tidak ada lagi stigma sekolah favorit dan semua sekolah menjadi pilihan setara.
Sementara itu di Balikpapan, untuk menangani kurangnya dayatampung, Pemprov Kaltim telah menyiapkan rencanapembangunan dua unit SMA dan dua unit SMK sebagaisolusinya—berdasarkan permintaan dari Pemkot Balikpapan.
Selain fokus pada pembangunan sekolah, DPRD Kaltim juga tetap melanjutkan dukungan terhadap program pendidikan gratis (GratisPol). Untuk anggaran 2025, fokus diarahkan untukmenyediakan perlengkapan sekolah bagi siswa SMK kelas10, seperti seragam, sepatu, dan tas. Program ini akan diperluassecara bertahap di tahun mendatang.
Dengan pendekatan menyeluruh—memperkuat mutupendidikan, menambah kapasitas fisik sekolah, dan memudahkan akses bagi siswa—DPRD Kaltim berharappermasalahan PPDB dapat teratasi secara berdampak dan adil.
“Tujuan kita jelas: menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Kalimantan Timur,” tegas Baba.(*Adv)
Editor: Redaksi.
