KITAMUDAMEDIA, Kaltim– Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada tantangan fiskal di tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul proyeksi penurunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dariRp20 triliun menjadi Rp18 triliun, akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikankekhawatirannya terhadap dampak penurunan ini terhadappembangunan daerah dan pelayanan publik.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan bahwa dana bagi hasil turuncukup signifikan. Dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun,” ujarpria yang akrab disapa Hamas ini.
Lebih lanjut, Hamas menjelaskan bahwa dari total Rp18 triliunAPBD yang diproyeksikan untuk tahun 2026, tidak seluruhnyamenjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Sebagian besar dana tersebut akan dibagi ke 10 kabupaten/kota, sesuai denganmekanisme pembagian anggaran yang berlaku.
“Itu tidak murni untuk provinsi. Karena akan dibagikan kekabupaten dan kota, otomatis ruang gerak kita juga terbatas,” jelasnya.
Kondisi ini membuat Pemprov dan DPRD harus berpikir lebihstrategis dalam menjalankan pembangunan, agar tetap berjalanoptimal meskipun dengan anggaran yang lebih ramping.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kaltim menekankanpentingnya penerapan prinsip efisiensi anggaran dan penguatan skala prioritas dalam program-program pembangunan. Salah satu contoh konkret efisiensi adalahpemindahan pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) yang biasanya dilaksanakan di luar daerah, kini dipusatkan di kantor Gubernur Kaltim.
“Upaya efisiensi harus terus kita dorong. Seperti Musrenbangyang sekarang dilaksanakan di Kantor Gubernur, biasanyadiadakan di luar. Ini bagian dari komitmen kita dalam menekanbiaya operasional,” ujar Hamas.
Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan ini, DPRD Kaltimberperan sebagai mitra strategis pemerintah untukmemastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhanmasyarakat. Komitmen DPRD tidak hanya dalam fungsipengawasan, tetapi juga dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada efisiensi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Hamas menegaskan bahwa meskipun dana yang tersediaberkurang, semangat pembangunan tidak boleh surut. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan rodapemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Kita harus tetap jaga semangat membangun. Yang penting tepatsasaran, efisien, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Adv /DPRDKaltim)
