KITAMUDAMEDIA – Menteri Haji dan Umrah yang baru dilantik, Muhammad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan menegaskan, salah satu fokus utama kementerian yang dipimpinnya adalah menghadirkan biaya haji yang lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia.
“Banyak hal yang harus dilakukan, termasuk memikirkan atau mengupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” ujar Gus Irfan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Gus Irfan mengaku tidak .mengetahui sebelumnya bahwa dirinya akan dilantik menjadi menteri. “Tadi jam dua saya di kantor, saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah,”ujar dia.
Usai pelantikan, Presiden Prabowo sempat mengumpulkan dirinya bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk memberikan arahan.
“Setelah pelantikan, kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal dan terkait dengan haji. Beliau menyampaikan apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” kata dia.
“Itu amanah yang sangat berat, karena saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi,” jelas cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari ini.
Terkait rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Gus Irfan memastikan langkah konkret segera ditempuh. “Besok saya dan Danantara akan ke Jeddah dan Makkah untuk memastikan lokasi. Bulan lalu kita sudah survei beberapa calon lokasi dan insya Allah besok akan diputuskan. Harapannya, 1-2 tower di Kampung Haji bisa dipakai jamaah pada 2028,” jelasnya.
Gus Irfan juga menegaskan perbedaan signifikan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang dipimpin sebelumnya. “Kewenangan kementerian jauh lebih besar, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji Saudi. Jadi bisa berbicara lebih apple to apple,” kata dia.
Soal anggaran, ia menepis adanya pos baru. “Tidak ada anggaran baru. Anggaran berasal dari Badan Penyelenggara Haji yang lama, ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji,” jelas dia.
Ia pun meminta dukungan publik dan media dalam menjalankan amanah baru ini. “Kalau ada sesuatu yang kurang beres, tolong kami diingatkan,” ucapnya.
Sumber: Republika | Editor: Redaksi
