KITAMUDAMEDIA, Semarang—Upaya mitigasi konflik antara satwa liar dilindungi, seperti komodo dan monyet ekor panjang (MEP), dengan manusia dinilai belum serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya intervensi total dari pemerintah menjadi sorotan utama dalam sebuah workshop yang menghadirkan pakar dari One Health Collaborating Center (OHCC) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Semarang, Selasa (30/9/2025).
Narasi itu menggemukan pada acara workshop Wildlife & Komodo Biosphere yang menghadirkan 3 pakar staf One Health Collaborating Center (OHCC) Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu Prof. drh Wayan Tunas Artama, Prof. Dr. drh. Tjut S. Djohan dan Dr. drh. Hery Wijayanto yang diselenggarakan di Kalipancur Central Park (KCP) Ngaliyan, Semarang. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa dari FKH UGM, UNNES Prodi Kedokteran Hewan, dan Universitas Brawijaya Malang.
Tjut S. Djohan, yang telah beberapa kali meneliti komodo di Flores, menyoroti nasib tragis komodo (Varanus komodoensis). Konflik sering terjadi karena kebiasaan komodo memakan ternak warga, yang berujung pada pembunuhan satwa tersebut.
“Pada komodo misalnya, adanya kebiasaan makan ternak milik warga, maka banyak kasus komodo dibunuh. Yang terjadi adalah komodo terancam punah,” tegas Tjut.
Menurutnya, konflik ini bukan hanya karena komodo memangsa ternak, tetapi juga karena rusaknya habitat komodo akibat ulah manusia. Tjut berpendapat bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat komodo sudah hidup berdampingan dengan warga setempat sejak purba. Masalah utamanya dikembalikan pada peran pemerintah.
Senada dengan komodo, monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) juga mengalami konflik serupa. Kerusakan tanaman warga akibat daya rusak monyet seringkali meresahkan, membuat warga menganggap satwa dilindungi ini sebagai pengganggu.
Baik Tjut S. Djohan maupun Hery Wijayanto sepakat bahwa intervensi nyata dari pemerintah sangat krusial untuk mengupayakan mitigasi konflik antara satwa liar dengan masyarakat. Intervensi ini, misalnya, adalah penyediaan habitat yang memadai agar monyet dan komodo tidak mengganggu lahan pertanian milik warga.
“Itu sebabnya sekali lagi sangat perlu adanya intervensi (campur tangan) manusia secara nyata. Pemerintah dalam hal ini harus berperan aktif. Namun selama ini tidak ada keseriusan karena anggarannya sedikit,” ujar Hery Wijayanto.
Menyinggung isu potensi penularan penyakit dari satwa ke manusia (zoonosis), Hery Wijayanto menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada laporan penularan rabies dari monyet ekor panjang. Meski demikian, pihaknya selalu berupaya melakukan penangkapan monyet untuk vaksinasi.
“Tapi praktiknya sangat sulit menjinakkan monyet,” kata Hery. Solusi yang digunakan timnya adalah pembiusan dengan cara pemberian anestesi melalui metode tulup (menyuntikkan obat bius menggunakan alat seperti sumpit). Ia juga memberikan arahan agar pemberian bius sebisa mungkin tidak melalui cara tulup untuk meminimalkan risiko.
Selain itu, Wayan Tunas Artama turut memberikan pemaparan lebih detail mengenai isu zoonosis dan dampaknya akibat adanya perubahan iklim.
Isu konflik satwa dan manusia serta zoonosis ini juga menjadi tema utama dalam diskusi online yang diselenggarakan secara paralel. Kegiatan diskusi yang menggunakan platform Zoom ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara, termasuk Swedia, Belgia, Thailand, Malaysia, Filipina, Laos, Jepang, Pakistan, Indonesia, dan Kamboja. Pembicara yang tampil dalam diskusi online tersebut di antaranya adalah John Petterson, Wiku Bakti Bawono, dan Farida Handayani.
Reporter : Bambang Iss | Editor : Redaksi
