KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menetapkan arah kebijakan baru tahun 2025 dengan fokus pencegahan stunting sejak hulu.
Langkah ini menjadi bentuk perubahan paradigma manusia di daerah, dari pola penanganan setelah kasus muncul menuju pencegahan risiko sejak perencanaan keluarga.
Kepala Dinas DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa selama ini penanganan stunting sering dilakukan setelah kondisi anak terdeteksi mengalami gangguan tumbuh kembang. Padahal, akar masalahnya sering muncul dari pola hidup keluarga, kondisi ekonomi, hingga jarak kelahiran yang tidak ideal.
“Kami ingin mengubah cara berpikir. Pencegahan stunting itu bukan dimulai dari dapur atau posyandu, tapi dari kesiapan keluarga sejak awal menikah,” ungkap Junaidi.
DPPKB menempatkan Keluarga Berisiko Stunting (KRS) sebagai target utama pendampingan. Data hasil verifikasi semester II tahun 2024 digunakan untuk menetapkan program intervensi tahun 2025.
Pendataan berbasis by name by address ini disebut menjadi kunci akurasi dalam perencanaan kebijakan.
Program unggulan mencakup edukasi keluarga berencana, konseling kesehatan reproduksi, serta pembinaan terhadap pasangan usia subur yang masuk kategori PUS 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat jarak kelahiran).
Melalui program ini, keluarga diarahkan agar memahami risiko kesehatan ibu dan anak serta perencanaan jarak kelahiran yang tepat.
Selain kegiatan edukatif, DPPKB juga menyiapkan penguatan kapasitas kader PLKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka akan berperan aktif mendampingi keluarga dari proses perencanaan hingga pemantauan pasca kelahiran.
“Pendampingan yang intens membuat keluarga tidak merasa sendiri. Pemerintah hadir sebagai mitra, bukan sekadar pengawas,” kata Junaidi.
Pemerintah daerah menargetkan tahun 2025 sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar OPD dalam menekan angka risiko keluarga penyumbang potensi stunting.
Dengan data yang valid dan pendekatan hulu, DPPKB optimistis Kutim bisa menjadi kabupaten percontohan dalam upaya pencegahan stunting berbasis keluarga.(ADV)
