KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan fokusnya memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan bahwa percepatan ini penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan.
“Masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data ATS di beberapa wilayah (Kecamatan) yang ada di Kutim,” ungkapnya, Jumat (21/11/2025).
Ketimpangan data inilah yang membuat intervensi pemerintah menjadi lambat dan tidak menyeluruh. Karena itu, ia meminta OPD terkait memperbaiki sistem pendataan secara kolaboratif.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta melakukan validasi ulang terhadap data kependudukan anak usia sekolah.
Sementara Dinas Sosial dan pemerintah desa diminta mengidentifikasi keluarga yang berpotensi membiarkan anak tidak sekolah.
Ardiansyah menyebut bahwa penanganan ATS bukan hanya soal memasukkan anak kembali ke sekolah, tetapi memastikan penyebab utamanya juga ditangani.
Faktor ekonomi, akses transportasi, hingga minimnya informasi harus menjadi perhatian bersama.
Ia meminta langkah lapangan dilakukan lebih intensif agar proses identifikasi dapat berjalan cepat.
Pemerintah juga berencana meningkatkan keterlibatan ketua rukun tetangga (RT) mengingat mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.
“Penanganan ATS harus dipercepat. Ini tanggung jawab seluruh OPD, bukan satu instansi,” ujar Ardiansyah.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, ia yakin pemerintah dapat menekan angka ATS dalam waktu lebih singkat. Proses pemetaan wilayah rentan menjadi bagian penting yang harus dilakukan secara sistematis.
Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal program wajib belajar dan memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan.
“Kita harus menjaga agar tidak ada anak yang terabaikan dalam proses pendidikan,” tutupnya.(ADV)
