KITAMUDAMEDIA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal adanya peluang kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Meski demikian, kebijakan tersebut belum akan direalisasikan pada awal tahun depan karena pemerintah masih menunggu kepastian arah penerimaan negara.
Purbaya menegaskan, setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan belanja negara, termasuk belanja pegawai, harus disesuaikan dengan kondisi riil keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memilih bersikap hati-hati sambil menunggu data realisasi penerimaan negara, setidaknya hingga kuartal pertama 2026.
“Kita diskusikan begini, sama saja dengan yang lain, kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Ini kan seperti yang saya bilang sebelumnya, harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya sudah bisa lihat arah ke mana income kita,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk memastikan arah pendapatan negara, khususnya setelah penerapan sinkronisasi kebijakan ekonomi yang mulai dijalankan sejak dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada awal September 2025.
Ia mengungkapkan, isu kenaikan gaji ASN sempat dibahas dalam pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Senin (28/12/2025). Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa evaluasi kebijakan fiskal tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, pemerintah setidaknya membutuhkan waktu satu kuartal tambahan untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan serta dampaknya terhadap kondisi kas negara.
Dengan demikian, pembahasan lebih mendalam terkait kebijakan yang berpotensi menambah beban belanja pemerintah, termasuk penyesuaian kesejahteraan ASN, diperkirakan baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2026.
“Mungkin triwulan kedua 2026 baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah,” imbuh Purbaya.
Sikap kehati-hatian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN dan kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional lainnya.
Sumber: kontan.co.id | Editor: Redaksi
