KITAMUDAMEDIA, Bontang – Realisasi belanja tanah yang belum optimal, potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, hingga besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Joni Alla’ Padang, menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025. Selain serapan belanja tanah, fraksinya juga menyoroti pengelolaan sampah, sinkronisasi tata ruang, serta upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam pandangan umum fraksi, PDI Perjuangan menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan perlu ditingkatkan agar serapan anggaran lebih maksimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap setiap program yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kemandirian fiskal di tengah potensi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menjelaskan realisasi belanja tanah yang mencapai 62,10 persen dipengaruhi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan layanan publik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Terkait potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Agus Haris mengatakan Pemkot Bontang telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah Kota Bontang terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah, memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah guna mendukung pengelolaan PAD yang lebih optimal,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan kontribusi PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer secara bertahap.
Sementara itu, terkait besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025, Agus Haris menyebut kondisi tersebut dipengaruhi efisiensi belanja pada sejumlah program dan kegiatan tanpa mengurangi target kinerja. Selain itu, terdapat kegiatan yang realisasinya belum maksimal akibat proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian jadwal pelaksanaan, serta kendala administratif dan teknis. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
