KITAMUDAMEDIA, Bontang – Proyeksi penurunan kemampuan keuangan daerah pada 2027 membuat DPRD dan Pemerintah Kota Bontang sepakat mengarahkan APBD pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Belanja pendukung, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran administratif, diminta ditekan agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan prioritas.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (4/8/2026). Sambutan DPRD dibacakan Sekretaris DPRD Bontang, Yessy Waspo Prastyo.
Dalam sambutan tersebut dijelaskan, kondisi fiskal 2027 diperkirakan lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Tahun 2027 bukan tahun yang mudah. Kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan semakin meningkat,” ucapnya.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 menekankan prinsip kehati-hatian agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Anggaran yang baik bukan anggaran yang paling besar, tetapi anggaran yang masuk akal, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian kutipan sambutan tersebut.
Pada rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,95 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp2 triliun. Penurunan kemampuan fiskal itu dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer sehingga pemerintah menggunakan proyeksi pendapatan yang lebih realistis.
Seluruh perangkat daerah diminta menyusun anggaran secara lebih selektif dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
DPRD juga menegaskan hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD tetap menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027. Aspirasi masyarakat akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
