KITAMUDAMEDIA, Bontang – Antrean panjang di sejumlah SPBU mendorong Pemerintah Kota Bontang menyiapkan aturan baru penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu kebijakan yang tengah disusun ialah melarang kendaraan pribadi berpelat nomor luar Kalimantan Timur (Kaltim) membeli BBM subsidi di SPBU wilayah Bontang.
Kebijakan itu muncul setelah Pemkot menerima banyak keluhan masyarakat terkait antrean BBM subsidi yang dinilai tidak sebanding dengan kuota yang dialokasikan untuk Kota Bontang.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kuota BBM subsidi untuk Bontang sebenarnya mencukupi. Namun, di lapangan pasokan kerap habis lebih cepat karena diduga dimanfaatkan kendaraan dari luar daerah.
“Jadi mobil-mobil yang bukan bernomor pelat Kaltim itu tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi,” ujar Neni, Selasa (4/8/2026).
Meski demikian, pembatasan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan pribadi. Kendaraan angkutan logistik yang mengangkut bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya tetap diperbolehkan membeli BBM subsidi.
Menurut Neni, pembatasan terhadap kendaraan logistik justru berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang yang berdampak pada kenaikan harga.
“Kecuali kendaraan yang mengangkut bahan pokok seperti sembako dan kebutuhan lain, itu tetap boleh. Karena kalau dibatasi justru bisa berdampak pada inflasi,” katanya.
Selain persoalan kendaraan luar daerah, Pemkot juga menerima laporan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Neni mengaku banyak aduan yang masuk langsung ke nomor pribadinya, termasuk mengenai kendaraan yang diduga berulang kali mengisi BBM subsidi di SPBU.
“Saya terima banyak laporan, bahkan ada yang menyebut kendaraan yang sama bolak-balik mengisi BBM subsidi,” ungkapnya.
Untuk memperketat pengawasan, Pemkot akan berkoordinasi dengan kepolisian melakukan razia di sejumlah SPBU. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah dugaan penyalahgunaan hingga penimbunan BBM subsidi.
“Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk turun melakukan razia, agar praktik seperti penimbunan bisa dihindari. Kasihan masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan,” tegas Neni.(*)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
