KITAMUDAMEDIA, Bontang – Lalu-lalang truk bermuatan besar dari kawasan pelabuhan menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di DPRD Kota Bontang.
Sorotan terutama mengarah pada kendaraan angkutan berat, termasuk truk pengangkut bahan kimia, yang menggunakan ruas jalan yang juga menjadi akses masyarakat sehari-hari.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai kondisi tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, tingginya aktivitas angkutan barang dari kawasan pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Lok Tuan, perlu diimbangi sistem pengawasan yang jelas.
Pengawasan, kata Sahib, diperlukan untuk memastikan kendaraan berat beroperasi sesuai ketentuan sekaligus menekan potensi kecelakaan dan gangguan lalu lintas.
“Jangan sampai nanti ada kecelakaan, baru timbul narasi di media bahwa Dishub tidak ada kerjanya. Ini tidak benar,” tegas Sahib beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, penguatan regulasi diperlukan agar Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan secara rutin dan preventif, bukan hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran atau kecelakaan.
Karena itu, Raperda LLAJ diharapkan tidak hanya mengatur lalu lintas secara umum, tetapi juga memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi kendaraan angkutan barang dan penumpang, termasuk kendaraan berat yang beraktivitas dari kawasan pelabuhan.
“Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu ada insiden baru bergerak,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
