KITAMUDAMEDIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan komitmennya dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan, meskipun di tingkat nasional tengah berkembang wacana penghapusan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Kepastian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, M.Si., dalam pernyataannya usai menghadiri rapat koordinasi bidang pendidikan di Tenggarong, Selasa (9/8/2025). Ia menyatakan bahwa perubahan pada aspek teknis kurikulum, termasuk P5, bukan berarti pencabutan kurikulum secara keseluruhan, melainkan bagian dari strategi adaptasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
“Kurikulum Merdeka tetap menjadi arah utama pendidikan kita di Kukar. Perubahan yang dibahas di tingkat pusat, termasuk soal P5, lebih kepada strategi pelaksanaan yang mungkin disesuaikan dengan konteks daerah,” ungkap Sunggono.
Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar terbuka untuk menyelaraskan konten kurikulum dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya daerah. Jika nantinya P5 direvisi atau diganti, Pemkab siap menghadirkan alternatif kegiatan penguatan karakter pelajar berbasis lokalitas.
“Kita ingin agar pendidikan benar-benar menyentuh realitas kehidupan anak-anak kita. Pancasila harus hidup dalam keseharian, bukan hanya sebagai proyek tahunan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) dalam Kurikulum Merdeka. Menurutnya, pendidikan harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif, bukan sekadar mengejar nilai atau hafalan.
Dalam kesempatan yang sama, Sunggono juga menyoroti sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah di Kukar. Sistem ini, meskipun bertujuan untuk pemerataan pendidikan, menurutnya masih memerlukan evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan siswa di daerah perbatasan zonasi.
“Kita tidak ingin ada anak-anak yang kehilangan hak bersekolah hanya karena kendala administratif atau jarak yang tidak proporsional. Prinsip keadilan harus tetap dijaga,” tegasnya.
Pemkab Kukar disebut tengah melakukan kajian bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala sekolah untuk menyempurnakan skema zonasi, khususnya di daerah dengan sebaran sekolah yang belum merata.
Sunggono juga menekankan bahwa kualitas guru menjadi kunci utama suksesnya Kurikulum Merdeka. Ia menyambut baik inisiatif “Satu Hari Guru Belajar” yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, dan mendorong guru-guru di Kukar untuk aktif meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, diskusi komunitas, dan eksplorasi inovasi pembelajaran.
“Kita tidak bisa berharap siswa berkembang kalau gurunya tidak berkembang. Maka kami dorong guru untuk terus belajar dan berinovasi, termasuk dengan memanfaatkan platform digital dan komunitas belajar,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap pendidikan di daerah ini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga mampu membentuk generasi yang kuat secara mental, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.
Dengan semangat reformasi pendidikan dan pendekatan yang adaptif, Kukar terus bergerak maju membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.(Adv)
Editor: Redaksi
