KITAMUDAMEDIA, Bontang – Fraksi PKS-NasDem DPRD Kota Bontang menyoroti sejumlah aspek dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, hingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pandangan umum fraksi disampaikan anggota DPRD Bontang, Suharno, dalam rapat paripurna, Rabu (17/6/2026).
Menurut Suharno, peningkatan PAD perlu menjadi perhatian untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah diminta terus menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor yang tersedia.
“Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan digitalisasi pendapatan, serta pengembangan ekonomi lokal harus menjadi fokus agar PAD terus meningkat,” ujarnya.
Selain pendapatan, Fraksi PKS-NasDem juga menilai efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Mereka meminta setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perhatian serupa diberikan pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Fraksi PKS-NasDem menilai pembangunan yang dijalankan pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Pengelolaan SiLPA juga menjadi sorotan. Fraksi PKS-NasDem berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan pemerintah sependapat dengan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan publik, digitalisasi, serta pengembangan ekonomi lokal.
Terkait efektivitas belanja daerah, Agus Haris mengatakan realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain efisiensi hasil pengadaan barang dan jasa, penyesuaian volume pekerjaan di lapangan, serta proses administrasi.
“Pemerintah Kota Bontang berkomitmen agar pembangunan infrastruktur, pengelolaan SiLPA, dan pelaksanaan APBD dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan, SiLPA akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya untuk mendukung program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
