KITAMUDAMEDIA, Bontang – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada 2027 menjadi perhatian DPRD Bontang. Salah satu penyebabnya disebut berasal dari menurunnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Bontang sebagai daerah penghasil pendapatan negara dari sektor industri.
Prihatin dengan kondisi tersebut, DPRD Bontang mengajak organisasi kepemudaan untuk ikut menyuarakan protes terhadap minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Bontang. Pasalnya hal tersebut dapat mempengaruhi proyeksi penurunan kemampuan fiskal daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam menilai Kota Bontang memiliki peran strategis sebagai daerah industri yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor migas, pupuk, dan industri lainnya. Namun, besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah dinilai belum mencerminkan kontribusi tersebut.
“Ayo kompak menyuarakan DBH ke pemerintah pusat, karena DBH kecil APBD tahun 2027 diproyeksi Cuma Rp 1,7 Triliun, bagaimana mau maksimal pemerintahan berjalan,” ungkap Rustam disela rapat pembahasan raperda kepemudaan, Senin lalu (13/7/2026).
Senada, anggota DPRD Bontang, Suharno mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, untuk mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Menurutnya, suara dari kalangan pemuda dapat menjadi kekuatan moral untuk mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal yang berdampak terhadap daerah penghasil.
“Mari bersuara, harus ada gerakan, hampir 50 persen APBD Bontang berkurang,” kata Suharno.
Sementara itu, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyatakan siap mendukung ajakan DPRD Bontang untuk menyuarakan protes atas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat. Ketua KNPI Bontang, Indra Wijaya, mengatakan pihaknya siap ikut menyampaikan aspirasi tersebut sepanjang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
“Kami siap ikut menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat, asalkan difasilitasi,” ujarnya.
Sebagai informasi proyeksi APBD kota Bontang untuk tahun 2027 diperkirakan hanya berkisar Rp 1,7 triliun, angkat tersebut mengalami penurunan dari APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3 triliun. (Adv)
Editor : Redaksi
