KITAMUDAMEDIA – Ratusan Aparatur Sipil Negara ( ASN) telah mendapatkan sanksi akibat melanggar netralitas pada Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara ( BKN), hingga 5 November 2020, sebanyak 362 ASN telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sementara itu, data pelanggaran ASN lainnya menunjukkan sebanyak 827 orang ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Menjelang Pilkada Serentak 2020, Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN merumuskan sejumlah aktivitas ASN yang termasuk kategori pelanggaran netralitas.
Apa saja kategori pelanggaran netralitas ASN?
Sejumlah aktivitas ASN yang termasuk kategori pelanggaran netralitas dan tidak boleh dilakukan ASN, khususnya mulai dari masa sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa setelah penetapan calon.
“Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan pelanggaran agar pegawai ASN mengetahui secara mendetil tindakan apa yang dinilai mengarah pada keberpihakan, baik secara langsung maupun melalui aktivitas media sosial,” kata Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN Paryono kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2020) malam.
Adapun sejumlah aktivitas yang masuk berkategori pelanggaran netralitas meliputi:
1. Kampanye atau sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan, dan memberikan like.
2. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon (Paslon)
3. Melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau Paslon dengan mengikuti simbol atau gerakan keberpihakan
4. Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait kapasitas fungsi dan tugasnya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan
5. Bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
6. Pegawai ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
7. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Paslon
8. Mengadakan kegiatan keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan Paslon
9. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye
10. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain
11. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus PNS dan tidak mengambil CLTN
12. Memberikan dukungan ke paslon (calon indepeden) dengan memberikan fotokopi KTP
13. Mengikuti kampanye dengan fasilitas Negara
14. Memberikan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye
15. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan Paslon selama masa kampanye
16. Menjadi anggota/pengurus partai politik.
Sanksi
Paryono menjelaskan, pegawai ASN yang melakukan tindakan berkategori pelanggaran netralitas tersebut dinilai melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
Jenis sanksi yang diberikan terkait pelanggaran netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Dengan tingkat sanksi yang dikenakan berupa Hukuman Displin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat,” ujar dia.
Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan penjatuhan sanksi Hukuman Displin Sedang memiliki urutan
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
- Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
Sementara, untuk sanksi Hukuman Disiplin Berat dengan urutan sebagai berikut.
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (Kompas)
Editor : Redaksi
