KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang dianggap kerap menyalahi perencanaan yang telah ditetapkan dalam buku APBD sebagai kesepakatan bersama DPRD dengan Pemerintah Kota Bontang.
Menurut Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, DPRD kerap berdebat kusir dengan Pemkot soal anggaran. Persoalannya adalah Pemkot tidak komitmen. Realisasi APBD tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan atau kegiatan yang dijalankan.
” APBD adalah dokumen yang sudah di paripurnakan. Barang sakral yang berisi kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemkot. Jadi lucu, aneh kalau DPRD debat kusir pada saat Pemkot akan melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.
Andi Faizal memencontohkan pembangunan MPP (Mal Pelayanan Publik) dari anggaran Rp 17 miliar, tapi sekarang muncul jadi Rp 60 miliar. Termasuk rencana pembangunan Kesultanan Kutai, tetapi tata cara penyusunan anggaran bermasalah, harus diubah.
” Kami bingung anggaran yang tadinya Rp 17 M terus berubah lagi tiba – tiba jadi Rp 60 M, penganggaran macam apa itu?! Harusnya maksimalkan anggaran berapa yang ada. Kita ini mitra, sangat lucu kalau kita harus mengkritisi setiap kebijakan Pemkot, ” keluh Ketua DPRD saat rapat Musrembang Kota, Senin (28/3/2022).
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase menampik, menurutnya Pemkot selama ini telah menjalankan program kerja, sesuai perencanaan. Ia nilai anggapan Pemkot tidak komitmen hanya soal salah memahami saja.
“Apa yang disampaikan itu mungkin salah memahami saja, kita tidak mungkin melaksanakan pembangunan tanpa perencanaan, contoh MPP, berdasarkan konsultan itu Rp 60 M, kalau segitu kan harus multiyears tapi kita tidak bisa, karena anggaran terbatas maka kita kasih segitu (Rp 17 M) jadi nggak ada yang berubah – ubah, miskomunikasi aja, ” tegasnya.
Soal penetapan perencanaan pembangunan daerah dalam APBD, menurut Basri bisa saja berubah jika ada kesepakatan DPRD dan Pemkot Pemkot Bontang.
” APBD itu bukan sesuatu yang sakral, aturan juga mengatur bisa mendahulu atau merubah selama ada kesepakatan bersama, yang saklar itu hanya Kitab Suci,” tambahnya.
Basri berseloroh, jika pemerintah memang tempat dikritik, sehingga dirinya hanya menanggapi santai. Meski demikian kritikan tersebut akan memacu Pemkot menjadi lebih baik, termasuk DPRD.
” Tidak apa apa, memang pemerintah tempat dikritik, lagian DPRD memang tugasnya berbicara, ” pungkasnya sambil berkelakar.
Reporter : Lia Dewa
Editor : Kartika Anwar
