KITAMUDAMEDIA , Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Bontang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Bontang, Senin (27/06/2022).
Rapat tersebut, menyoroti proses perizinan perusahaan yang bisa masuk ke Kota Bontang.
Dijelaskan, Febtri Manik, Koordinator Perizinan, DPMPTSP pada dasarnya tidak mudah investor masuk, ada serangkaian perizinan yang harus dilengkapi. Hanya saja untuk penerbitan OSS bisa dilakukan secara online. Sehingga secara garis besar, calon investor atau pelaku usaha, mendapat kemudahan untuk memulai bisnis.
“ Sebenarnya tidak semudah itu, investor bisa masuk, ada beberapa tahapan perizinan, cuma memang untuk penerbitan OSS itu cukup mudah, dan beberapa perizinan lain tidak masuk dalam wewenang OPD di daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam meminta pemerintah Kota Bontang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lebih ketat mengawasi masuknya investor. Meski secara regulasi perizinan tidak semua melalui daerah, paling tidak, pemerintah kota bisa bernegosiasi, agar ikut merasakan manfaat, jangan jadi penonton.
“ Kalau ada investor tiba – tiba datang, kasih warning. Jangan hanya diam. Begitu berjalan kita tidak dapat apa apa. Perda tenaga kerja kita, yang 75 persen tenaga kerja lokal, 25 tenaga luar, malah kebalikannya. Tidak bisa apa – apa lagi,” tegasnya.
Salah satunya, Rustam menyinggung soal perizinan perusahaan yang beroperasi di wilayah pt KIE. Ia meminta semua perusahaan kontraktor yang terlibat sudah mengantongi izin dari pemerintah Kota Bontang.
“ Tolong beri kami dokumen pengelolaan kawasan di KIE biar kita juga tahu, dan mekanisme investor masuk ke Bontang. Kami (Komisi II) harus tahu, sebagai acuan,” ungkap Rustam saat rapat kerja bersama manajemen PT KIE dan DPMPTSP, Senin (27/06/2022). (Redaksi)
Editor : Kartika Anwar
