KITAMUDAMEDIA, Bontang – Masyarakat buffer zone akan menggelar aksi demonstrasi, menggugat PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), soal pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Aksi tersebut buntut dari tuntutan yang disampaikan sebelumnya melalui audiensi bersama jajaran manajemen PKT, pada 22 Juni 2022 lalu. Koordinator aksi Yopi Candra menjelaskan ada 6 poin yang akan diajukan dalam aksi yang akan digelar, Kamis (30/06/2022) besok.
- Membuka secara transparan kepada masyarakat khususnya warga buffer zone, berapa jumlah alokasi dana CSR.
- 2.Memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat buffer zone.
- Memasang indikator udara di area buffer zone.
- Memberikan fasilitas medical check up gratis serta vitamin dan susu gratis setiap 3 bulan sekali untuk masyarakat buffer zone yang terpapar polusi amonia.
- Memberikan pelayanan kesehatan gratis.
- Membentuk tim khusus rehabilitasi area pesisir akibat tumpahan batubara di area boiler PKT.
” Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan PKT (22/06) disampaikan alokasi dana CSR Rp 60.84 M, tapi belum jelas untuk apa saja dan tuntutan kami lainnya belum dipenuhi, jadi Kamis (30/06) kita demo. Akan turun sekira 250 orang, sesuai dengan surat izin kami ke Polres Bontang. Titik aksi ada dua, di Monumen depan kantor PKT dan kantor Wali Kota Bontang, ” jelasnya saat menggelar konferensi pers, Rabu malam (29/06/2022).
Ditambahkannya, dari aksi tersebut mereka meminta PKT dapat memenuhi tuntutan masyarakat buffer zone, jika tidak maka pihaknya akan menggelar ke aksi lanjutan.
” Besok itu (30/06) kami minta yang menemui kami direktur utama PKT, atau Sekretaris Perusahaan. Intinya yang bisa mengambil kebijakan atau keputusan mengakomodir tuntutan kami, jika tidak ada keputusan kami akan gelar aksi di perairan PKT, ” tambah Yopi.
Ditanya tentang besaran dan transparan dana CSR yang dimaksud, Sekretaris Ikatan Pemuda Lok Tuan Bersatu (IPLB) yang juga ikut aksi, Muhammad Pijay Sanusi menjelaskan, masyarakat buffer zone menginginkan 50 persen dari alokasi dana CSR diberikan untuk Kota Bontang, dimana masyarakat buffer zone lebih prioritas.
” Kami ingin tahu, 60.84 M dana CSR PKT di tahun 2021, yang katanya Rp 18.88 M untuk Bontang, itu untuk program apa saja dan disebar kemana saja. Keinginan kami untuk Bontang itu 50 persen dari alokasi dana CSR, yah… misalnya 30 untuk bufferzone, 20 persennya untuk Bontang secara umum, kalau yang berlaku sekarang kan cuma 30 persen untuk Bontang, ” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, VP Komunikasi Korporat PKT Tommy Johan Agusta, belum menjawab gamblang pertanyaan redaksi kitamudamudia.com ” Apakah pihak PKT sudah mengetahui rencana aksi masyarakat buffer zone menggugat? Besok (30/06) mereka (masyarakat bufferzone) ingin ditemui oleh direktur utama PKT atau Top Manajemen, yang bisa mengambil kebijakan, semua tuntutan mereka dipenuhi, jika tidak maka aksi akan dilanjutkan dengan demo ke wilayah perairan PKT, bagaimana tanggapannya? ” tulis redaksi melalui pesan singkat.
” Waalaikumsalam, terimakasih mbak, ” balasnya singkat (29/06/2022).
Sebelumnya, menanggapi pertanyaan awak media terkait CSR tersebut. Melalui surat tertanggal 16 Juni 2022, SVP Sekretaris Perusahaan PKT Teguh Ismartono, menjelaskan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) perusahaan digunakan untuk kesejahteraan dan ekonomi mandiri masyarakat.
Dari sisi sosial, perusahaan berperan aktif dalam membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Di bidang lingkungan hidup, perusahaan juga telah mengolah dan mereduksi limbah. Termasuk pengelolaan terhadap emisi gas buang produksi perusahaan.
“Di bidang ekonomi, perusahaan berupaya membantu terbentuknya ekonomi mandiri masyarakat,” tulis Teguh.
Adapun pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat yang dimaksud, Sekper PKT merincikan beberapa giat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat buffer zone.
Pertama, budidaya tanaman keluarga oleh Kelompok Mandiri Herbal, yang saat ini sudah menelurkan sepuluh sektor usaha.
Kedua, branding eco wisata di Guntung. Guntung Eco Culture Sport Tourism, sengaja dibuat untuk membuat daerah bufferzone yang bersejarah itu laik untuk dikunjungi oleh wisatawan.
Ketiga, pada bidang pendidikan. PKT telah membuat LPK SUVI yang diklaim memiliki standar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pertahunnya LPK ini mendidik tenaga vokasi sebanyak 300-400 orang.
Empat, bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program Server Mang Budi atau Diversifikasi Mangrove dari Budidaya Kepiting, di Teluk Bangko Lok Tuan, sudah membudidayakan 17.600 bibit, dengan pengelolaan lokasi tersebut dari warga sekitar.
Kelima, laut Bontang masuk juga dalam program perusahaan. Melalui program terumbu karang buatan yang dieksekusi oleh KIMA SEA Group, puluhan nelayan yang tergabung di dalamnya telah meraup untung sampai Rp 200 juta pada tahun ini.
“Program ini terbukti memberikan hasil yang baik. Dari sisi ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya dalam tulisan di halaman yang sama.
Menjawab soal transparansi CSR, Teguh mengandalkan laporan tahunan yang diunggah dalam laman resmi Pupuk Kaltim. Pun dengan laporan berkelanjutan (Sustainability Report).
“Bisa diakses di website pupuk kaltim,” tulis dia.
Pada 2021 lalu, dalam laporannya, Teguh mengklaim PKT telah menyalurkan CSR sebesar Rp 60,84 miliar. Yang disalurkan untuk tiga sektor utama. Yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dari jumlah itu, khusus di bidang ekonomi. Perusahaan telah menyalurkan Rp 12,69 miliar untuk pinjaman kepada UMKM di Bontang. Anggaran itu membiayai usaha masyarakat sebanyak 28.890 orang.
“Ke depan, kami akan fokus ke program kemandirian masyarakat. Berupa pembangunan fasilitas dan pelatihan agar mitra PKT dapat semakin kompetitif,” tutupnya. (Redaksi)
Editor : Kartika Anwar
