KITAMUDAMEDIA, Bontang- Komisi III DPRD Bontang menyayangkan keputusan pemerintah menghentikan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Bontang. Padahal, progresnya sudah mencapai 75 persen.
Proyek senilai Rp 6,6 miliar itu dipastikan tak bakal disentuh sepanjang tahun 2024 ini. Alasannya, tak dapat restu dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Komisi III Amir Tosina menilai, bukan hanya kontraktor yang tak punya cukup dana untul menyelesaikan pembangunan sesuai target pada Desember 2023 lalu. Menurutnya pemerintah juga tak bijak soal alokasi anggaran tahun ini dan terkesan menyepelekan kepentingan memenuhi fasilitas pendidikan.
Alih-alih mementingkan pembangunan fisik, pemerintah justru mengucurkan dana ke sejumlah kegiatan yang tak memiliki urgensi seperti bimbingan teknis (bimtek).
“Anggaran Kota Bontang tahun ini cukup besar. Tapi disayangkan, kepentingan yang lain lebih didahulukan. Seharusnya pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan yang utama, jangan bimtek saja dibanyakin,” terang Amir, saat menggelar sidak ke SMP Negeri 1 Bontang, Senin (4/3/2024).
“Kalau begini kasihan anak-anak, pelajaran jadi terganggu karena pembangunan terhenti dan serpihan bangunan juga bisa membahayakan anak-anak,” sambungnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan proyek tersebut baru bisa dilanjutkan pada tahun 2025 mendatang. Pasalnya, skema pembangunan gedung tersebut single years, hanya satu tahun anggaran di 2023.
“Sebenarnya sudah kita (Disdikbud) ajukan ke TAPD untuk dilanjutkan pembangunan. Namun kalau TAPD tidak merestui juga susah, karena skema pembangunan ini bukan multiyears maka pembangunan tidak bisa dilanjutkan tahun ini. Saya juga sebagai kepala dinas prihatin melihatnya, seandainya kemarin bisa dianggarkan pada tahun 2024 saya senang sekali. Tapi tidak bisa, harus ada mekanismenya,” ucapnya.(*)
Reporter : Yulia.C
Editor : Nur Aisyah Nawir
