KITAMUDAMEDIA, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang meminta Pemerintah Kota Bontang tak menambah tenaga honorer.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Rustam, ia mengatakan agar pemerintah Kota Bontang dapat mempertimbangkan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait pengangkatan 100 persen tenaga honorer menjadi P3K.
“Saya rasa pemerintah Kota Bontang harus mempertimbangkan dengan bijak agar tidak melakukan penambahan tenaga honorer,” ungkapnya.
Dijelaskan jika diproyeksikan misal Tenaga Kerja Daerah (TKD) persentase gaji yang diterima sekitar Rp. 3.500.000 juta, namun jika semua TKD diangkat menjadi P3K maka gaji yang diterima bekisar Rp. 9.000.000.
Artinya ada persentase selisih uang sekitar Rp. 5.000.000.
“Disini pemerintah harus mengkaji ulang, apakah TKD yang diangkat menjadi P3K sama perlakuannya dengan TKD yang mengikuti ujian untuk naik menjadi P3K, ini kan bisa membebani APBD kita,” pungkasnya.
Ia juga mengatakan, saat ini tenaga honorer di Kota Bontang sudah mencapai 1.800 orang, dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 2.000 lebih, dengan jumlah penduduk Kota Bontang hanya bekisar 187.000 jiwa terbagi di 3 Kelurahan dan 15 Kecamatan dirasa sudah cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
“Saya rasa jumlah tenaga ASN sudah cukup di Bontang untuk melayani masyarakat, jika di tambah lagi saya rasa tidak imbang dengan beban kerjanya, nanti malah kebanyakan main hp saja, kerja tidak maksimal,” tandasnya. (Adv)
Reporter : Yulia.C
Editor : Redaksi
