KITAMUDAMEDIA, Bontang – Rencana perbaikan trotoar di kawasan Bontang Kuala menuai perbedaan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang.
Sekretaris Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mendesak agar proyek perbaikan trotoar segera dianggarkan dan direalisasikan. Ia menekankan pentingnya infrastruktur ini bagi aktivitas masyarakat setempat, terutama dalam penanggulangan banjir rob yang sering mengganggu. Abdul Samad juga mengungkapkan bahwa perbaikan trotoar diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp500-600 juta.
“Kami berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan trotoar ini. Ini perlu mendapatkan perhatian serius,” tegasnya dalam interupsinya pada Rapat Paripurna, Kamis (8/8/2024).
Namun, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Edy Prabowo, memiliki pandangan berbeda mengenai urgensi perbaikan trotoar tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Balikpapan, ia menyampaikan bahwa BPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar yang saat ini terbuat dari kayu ulin, karena dianggap tidak sesuai dengan standar infrastruktur yang diinginkan.
“BPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar saat ini, karena material kayu ulin yang digunakan tidak memenuhi kriteria. Ini menjadi pertimbangan utama kenapa perbaikan ditunda,” jelasnya.
Edy juga mengungkapkan bahwa perbaikan trotoar Bontang Kuala akan menjadi bagian dari proyek prioritas BPJN pada tahun 2025. Beberapa opsi skema pembangunan sedang dibahas, seperti pembangunan jembatan layang, penimbunan jalan dengan tanah, atau kombinasi dengan material khusus seperti murtal foam.
“Dalam waktu dekat, kami akan menentukan skema terbaik untuk proyek ini dan mengawal pelaksanaannya pada tahun 2025. Jika diperbaiki sekarang dan kemudian dibongkar lagi untuk pembangunan jembatan, itu hanya akan menambah pemborosan,” pungkasnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di Bontang Kuala. Sementara DPRD Bontang menginginkan agar proyek ini segera direalisasikan, pihak PUPRK memilih untuk menunda hingga ada rencana yang lebih matang dan sesuai standar. (Adv)
Editor : Redaksi
