KITAMUDAMEDIA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Dari sebelumnya Rp20 triliun, anggaran tahun depan diperkirakan hanya sebesar Rp18 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak penurunan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat agar pembangunan tetap berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penurunan dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun tentu cukup signifikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp18 triliun itu tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi, karena sebagian besar akan dialokasikan untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Hal ini membuat ruang fiskal provinsi menjadi lebih terbatas.
“APBD provinsi tidak memegang penuh anggaran tersebut, karena sebagian dibagi ke kabupaten/kota. Artinya, ruang gerak kita juga semakin sempit,” jelasnya.
Menghadapi kondisi ini, Hamas menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan langkah yang diambil Pemprov Kaltim, salah satunya dengan menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Gubernur untuk mengurangi biaya operasional.
“Biasanya Musrenbang digelar di luar daerah, sekarang dipusatkan di kantor Gubernur sebagai bentuk efisiensi,” tambahnya.
Hamas berharap, meskipun dengan anggaran terbatas, pemerintah tetap bisa menjalankan program-program prioritas secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
Editor : Redaksi
