KITAMUDAMEDIA, Bontang – Persoalan sengketa tapal batas kampung Sidrap terus berlanjut. Mediasi antar pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur terjadwal digelar pekan ini, Kamis (31/7/2025) di Jakarta.
Upaya tersebut dilakukan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada medio Mei 2025 lalu yang meminta Gubernur Kalimantan Timur memfasilitasi proses mediasi.
“Dapat info dari bu sekda (Aji Erlynawati) beberapa hari lalu. Kabar dari bagian Pemerintahan Pemprov Kaltim akan diundang gubernur ke Jakarta untuk mediasi,” kata Wawali Agus ketika ditemui usai membuka turnamen voli antar RT di Kampung Sidrap, Minggu (27/7/2025) sore.
Ditambahkan Agus Haris, selain secara lisan, undangan resmi telah diterima
pihak yang berkepentingan, Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim.
“Kami tinggal menunggu, semoga ini (sengketa Sidrap) bisa segera selesai di tangan pak gubernur,” sebutnya.
Wawali Agus bilang, apapun keputusan yang keluar dari hasil mediasi ini; baik Kampung Sidrap menjadi bagian Bontang, atau sebaliknya, sesuai hasil Paripurna Kutim bahwa mereka menolak melepas, semua akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apapun hasilnya, tetap akan dibawa ke MK,” katanya.
Sebagai informasi, pada Rabu (14/5/2025) lalu MK mengeluarkan putusan sela terkait dengan permohonan uji materi UU 47/1999 yang diajukan Pemkot Bontang, Rabu (14/5/2025). Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusannya kala itu memerintahkan Gubernur Kaltim untuk memfasilitasi mediasi antara Pemkot Bontang, Pemkab Kutim, dan Pemkab Kukar terkait permasalahan cakupan wilayah, batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang. Proses mediasi itu harus diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak putusan sela ini dibacakan.
“Gubernur Kaltim wajib melaporkan hasil mediasi kepada MK dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah batas waktu mediasi berakhir,” kata Suhartoyo dalam sidang.
Baca Juga :
Putusan MK Sejalan Harapan Neni, Mediasi Sidrap Ditetapkan 3 Bulan
Reporter : Yulia.C
Editor : Redaksi
