KITAMUDAMEDIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan menyelenggarakan sosialisasi penyusunan akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Agenda ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga menyentuh tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup manajemen risiko, layanan, hingga pengelolaan aset.
Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menegaskan bahwa penyusunan arsitektur SPBE merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyusun rancangan SPBE sebagai dasar integrasi layanan digital lintas perangkat daerah.
“Pemerintah daerah wajib menyusun arsitektur SPBE sebagai fondasi integrasi layanan digital. Hal ini adalah amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022, dan Kukar harus siap menjawab tantangan itu,” ujar Solihin dalam sosialisasi, Senin (18/08/2025).
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia yang memaparkan hasil akhir dokumen penyusunan SPBE Kukar. Dokumen ini akan menjadi pedoman penting dalam menghadapi pemantauan nasional, terlebih karena Kukar ditunjuk sebagai salah satu lokus SPBE 2025 oleh Kementerian PANRB.
“Selain sebagai pedoman internal, dokumen ini juga bagian dari persiapan kita menghadapi pemantauan nasional. Penunjukan Kukar sebagai salah satu lokus SPBE 2025 membuktikan keseriusan pemerintah pusat melihat potensi Kukar dalam penerapan layanan digital,” tambah Solihin.
Kabid Aplikasi Informatika, Ery Hariyono, turut memaparkan proses penyusunan dokumen yang dilakukan secara detail dengan memetakan alur bisnis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari hasil pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi layanan digital yang masih berjalan sendiri-sendiri dan perlu integrasi.
“Dari pemetaan proses bisnis, kita bisa melihat apa yang sudah terintegrasi dan mana yang belum. Dari situ kita susun peta jalan atau roadmap pengembangan untuk lima tahun ke depan, lengkap dengan prioritas layanan yang perlu dibenahi maupun dikembangkan,” jelas Ery.
Salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi yang sudah dirasakan adalah pengelolaan program beasiswa di Kukar. Sebelumnya, layanan beasiswa tersebar di beberapa OPD, mulai dari Kesra, BKPSDM, hingga Disdik. Kini, seluruhnya sudah terpusat melalui satu aplikasi terpadu sehingga lebih sederhana, rapi, dan mudah diakses masyarakat.
“Dulu terpisah-pisah, sekarang beasiswa sudah jadi satu pintu. Masyarakat tidak lagi bingung mengurus ke dinas mana, karena semua bisa diakses lewat satu aplikasi,” terang Ery.
Ke depan, Diskominfo Kukar juga menyiapkan pengembangan dashboard layanan publik yang dapat diakses masyarakat, mahasiswa, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dashboard ini memungkinkan setiap warga mendapatkan informasi dan layanan hanya dengan sekali input data.
“Kalau semua sudah terintegrasi, cukup sekali masukkan data, hasilnya bisa langsung dipakai oleh berbagai instansi. Ini akan memangkas waktu, meningkatkan efisiensi, dan tentu mempermudah masyarakat,” tutup Ery.
Dengan upaya konsisten ini, Kukar optimistis mampu mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Integrasi layanan SPBE diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.(*Adv)
Editor : Redaksi
